MEDAN– Indonesia berhasil menggalang dukungan politis dari negara-negara berkembang dan kurang berkembang (least developed countries/LDCs) untuk menyepakati isu-isu pertanian yang akan menjadi Paket Kebijakan dalam Koferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-12 yang akan digelar akhir tahun ini.
Kesepakatan dilakukan mencapai melalui Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) G33, yang berlangsung secara virtual. Pertemuan yang digagas Indonesia ini dilaksanakan setelah perundingan tentang isu pertanian dengan WTO menuai jalan buntu.
“Konsolidasi G33 diperlukan untuk menyelesaikan isu prioritas WTO dan mencari jalan keluartentang ketahanan pangan (food security) pada isu stok pangan (Public Stockholding/PSH), instrumen pengamanan impor produk pertanian pada Special Safeguard Mechanism (SSM), dan pemotongan subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan,” jelas Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi, Sabtu (19/9/2021).
Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia sebagai koordinator kelompok G33 dan dihadiri para Menteri terkait perdagangan, Wakil Menteri, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, para Duta Besar, dan para pejabat senior negara anggota G33.
Menurut Mendag, pertemuan ini menjadi momentum terbentuknya soliditas kelompok negara berkembang dan LDCs G33 di WTO untuk menyukseskan tercapainya kesepakatan isu pertanian pada KTM WTO ke-12.
“Perjuangan G33 ini adalah bentuk usaha melindungi kepentingan petani kecil dan miskin di negara berkembang, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan penghidupan (livelihood security), dan pembangunan pedesaan (rural development). Saat ini, negara maju masih memberikan subsidi dengan nilai yang cukup tinggi kepada petani sehingga mendistorsi perdagangan global,” imbuh Mendag.(MS11)
