Jakarta – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, terima silaturahmi Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.
Turut hadir dan mendampingi Kabaharkam, Kakorsabhara, Kakorbinmas, Kakorpolairud, Dirsamapta Korsabhara, dan Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri.
Sementara Ahok didampingi Komjen Pol.Condro Kirono, Dicky S, Lelin Aprianto (SVP HSSE), Brahmantya SP (VP Stakeholder Relations), dan Muhammad Baron (Manager Institutional Relations), yang kehadirannya disambut hangat oleh Kabaharkam Polri dan jajaran.
Ahok menyampaikan kepada pihak Kabaharkam Polri bahwa Pertamina membutuhkan bantuan pengamanan Baharkam Polri. Baik itu pengamanan melekat di kapal-kapal Pertamina hingga pengamanan melekat di desa-desa. Karena pihak Pertamina ingin menerapkan program 1 Desa, 1 SPBU.
Lebih jauh, Ahok menjelaskan, mobilisasi operasional Pertamina cukup tinggi di wilayah laut Indonesia, khususmya terkait distribusi BBM dan pipa bawah laut. Namun kerugian negara yang ditimbulkan akibat kebocoran distribusi BBM sangat tinggi. “Untuk itu perlu sinergitas dengan Kepolisian terkait keamanan operasional Pertamina di wilayah laut,” katanya.
Ahok menjelaskan, anggaran pengadaan personel akan dibebankan kepada Baharkam Polri. Sementara Pertamina akan mendukung kebutuhan peralatan teknis untuk personel Polri di lapangan.
Menanggapi hal itu, Kabaharkam Polri menegaskan, Polri berkomitmen menjaga keamanan dalam negeri dan mendukung penuh setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bila ada personel Polri di lapangan yang main-main, akan kita copot jabatannya. Kami juga berharap dari Pertamina juga berkomitmen tidak ada yang main-main dengan aparat. Bila ada dari pihak Pertamina yang akan main-main dengan personel Polri, akan kami pidanakan juga,” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.
Selain itu, Kabaharkam Polri mengapresiasi koordinasi pengamanan yang dilakukan pimpinan Pertamina. “Banyak peluang sekali untuk membangun ekonomi kerakyatan, bila semua bisa jalan terkait koordinasi dengan semua instansi pemerintah, negara kita pasti akan makmur,” katanya.
“Kita harus bersinergi mengamankan laut kita, objek vital nasional dan objek tertentu, baik di darat maupun di laut, sehingga dalam operasionalnya bisa berjalan maksimal dan memberikan kontribusi besar bagi negara, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” imbuh Komjen Pol Agus Andrianto.
Menurut Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Drs Lotharia Latif SH, M.Hum, meminta kepada pihak Pertamina agar pihaknya diberikan informasi ketika pihak Pertamina melakukan penyewaan kapal.“Bila Pertamina menyewa kapal, agar Polri diberikan data list kapal dan daerah operasionalnya, daftar nama pemilik, rute, sehingga pihaknya dapat memonitornya,” katanya. (*/sm8)
