mediasumutku.com | MEDAN – Program Pemerintah dalam memerangi bahaya ancaman narkoba, seharusnya tidak membebani masyarakat yang kurang mampu atau para tenaga pekerja yang memiliki gaji kecil.
Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution diminta agar segera turun tangan, terkait ada keluhan dari para pekerja “pasukan melati” yang harus merogoh kocek nya senilai Rp 100 ribu untuk mengikuti test urine di Kantor Dinas terkait.
Permintaan tersebut dikemukakan Ketua Pembina Pengurus Besar Aliansi Media Cyber Indonesia (PB AMCI), Fakhruddin kepada awak media, saat menanggapi adanya pengenaan biaya Rp 100 ribu perorang, Minggu (22/12/2019)
Sekedar diketahui, persoalannya adalah saat ini di Dinas Kebersihan Pemko Medan dalam kurun waktu tiga hari, yang sudah dimulai, pada Sabtu kemarin, telah melakukan kegiatan test urine terhadap ratusan pekerja penyapu jalan (pasukan melati-red).
Dalam kegiatan yang sudah berlangsung satu hari tersebut (Sabtu, 21 Desember 2019), dan hari ini, Minggu (22/12/2019), merupakan hari kedua dilakukan test urine bagi para pekerja kebersihan alias pasukan melati, yang didominasi oleh kaum emak-emak, yang berlangsung di Dinas Pertamanan Pemko Medan.
Dari informasi diperoleh, sangat ironis, setiap orang diminta uang Rp 100 ribu/orang, sementara di sisi lain mereka (pasukan melati) belum gajian. Jumlah pekerja kebersihan itu ditaksir ada berjumlah 200-an orang lebih.
“Tolong bantu kami lah bang…kami belum gajian, malah diminta Rp 100 ribu perorang untuk test urine, kalau kami nggak ikut, gaji kami bisa nggak dikasih, masakan kami harus meminjam uang untuk ikut tes itu,” keluh seorang pekerja, saat ditemui awak media.
Tiga pekerja dari “pasukan melati” yang ditemui, Minggu pagi, dari tiga lokasi meminta namanya tidak mau disebutkan ini, sangat berharap adanya perhatian dari Plt Walikota Medan maupun instansi terkait, prihal pengenaan biaya test urine senilai Rp 100 ribu, yang dianggap memberatkan mereka yang memperoleh gaji kecil, dan belum gajian.
Kocu panggilan akrab Fakhruddin ini mengakui, memang saat ini sedang digalakkan semua pekerja untuk dilakukan test urine, yang tujuannya positif. Namun, tidak lah juga malah memberatkan perekonomian para pekerja kecil, seharusnya Pemerintah ataupun instansi terkait harus bisa membuat pengajuan anggaran terkait test urine terhadap para tenaga pekerja kecil, yang kurang mampu.
Pemko Medan dan BNN sudah sewajarnya saling bersinergi bekerjasama terkait persoalan anggaran yang membebani masyarakat kurang mampu, sehingga program pemerintah dalam memerangi narkoba dapat terwujud dengan lancar, bukan malah membebani para tenaga pekerja kecamatan.
