Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
BermartabatHankamHeadlineKesehatanNasionalSumut

BOR di Atas Nasional, Edy Rahmayadi Minta RS Alokasikan 30% Tempatnya untuk Rawat Pasien Covid-19

×

BOR di Atas Nasional, Edy Rahmayadi Minta RS Alokasikan 30% Tempatnya untuk Rawat Pasien Covid-19

Sebarkan artikel ini

mediasumutku.com | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Rumah Sakit (RS) khususnya di Kota Medan mengalokasikan 30% tempat tidurnya untuk merawat pasien Covid-19. Langkah ini diambil lantaran Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat pemanfaatan tempat tidur RS di Sumut telah mencapai angka 56%.

Usai rapat perkembangan Covid-19 pasca-Lebaran secara virtual dengan Presiden RI Joko Widodo, Senin (17/5), menurut Edy Rahmayadi, angka tersebut masih di atas BOR nasional yang sebesar 29%. Bila setiap RS di Medan mengalokasikan tempat tidurnya sebesar 30%, diyakini ketersediaan tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19 di Sumut mencukupi.

“Ini terus menjadi perhatian kita, karena itu kita ingin RS khususnya di Medan mengalokasikan 30% tempat tidurnya untuk merawat pasien Covid-19, ada sekitar 76 RS yang ada di Medan. Dengan begitu BOR kita akan mencukupi, di bawah nasional,” kata Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41.

Baca Juga:   Kejati Sulteng Kembali Hentikan Penuntutan Perkara Penganiayaan Dengan Pendekatan Humanis

BOR menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut karena dalam 14 hari (3-16 Mei) terakhir rata-rata kasus per hari Covid-19 di Sumut meningkat yaitu diangka 79,3. Sedangkan 14 hari sebelumnya (19 April-2 Mei) rata-rata kasus per hari di Sumut diangka 65,71.

“Intinya saat ini kasus Covid-19 di Sumut itu meningkat, kita sempat di angka 40 dan sekarang 80 per hari, peningkatannya cukup signifikan. Jadi, kita perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk menurunkan kembali kasus Covid-19 di Sumut dengan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan,” tambah Edy Rahmayadi didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irman Oemar.

Sementara itu, dalam rapat virtual, Presiden RI Joko Widodo meminta Sumut dan 14 provinsi lain (Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Babel, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalteng, Sulteng, Sulsel dan Gorontalo) yang tren kasus Covid-19 nya meningkat untuk waspada. Diingatkan agar provinsi-provinsi ini segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menurunkan kasus Covid-19 di daerahnya.

Baca Juga:   Walikota Binjai Buka Kejuaraan Hockey Antar Pelajar

“Ada 15 provinsi yang trennya meningkat pekan terakhir, provinsi ini harus hati-hati, ambil langkah yang tepat untuk menurunkan kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing. Kita tidak ingin perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia sampai sulit ditangani seperti India,” kata Joko Widodo melalui teleconference.

Selain itu, Joko Widodo juga meminta setiap daerah untuk bisa menyelaraskan antara ekonomi dan protokol kesehatan. Dengan begitu perekonomian di Indonesia tetap tumbuh karena pada Q1 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diangka -0,74%. Namun, angka ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan Q4 (-2,19), Q3 (-3,49) dan Q2 (-5,32) tahun 2020.

“Target kita itu di Q2 tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diatas 7%, arah ke sana sudah terlihat, tetapi kita butuh kerja lebih keras lagi untuk mencapai itu. Tetapi, ingat perketat protokol kesehatan. Untuk zona orange dan merah saya minta tempat wisata ditutup,” pungkas Joko Widodo.

Baca Juga:   Kajati Sulteng Ikuti Rakernis Kejaksaan RI Tahun 2022, Jaksa Agung Sampaikan Pentingnya Perencanaan

Turut hadir pada rapat ini di Aula Tengku Rizal Nurdin, di antaranya Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa, Pangdam I/BB Hassanudin dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut diwakili Wakajati Sumut Agus Salim. Sedangkan secara virtual rapat ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kabinet lainnya. Selain itu, rapat juga diikuti Gubernur, Walikota/Bupati se-Indonesia.