ASAHAN – Hasbil Mustaqim Lubis Sekretaris Departemen DPP Partai Demokrat menilai keputusan pemerintah dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yaitu Partamax membuat masyarakat daerah merasa sangat kecewa.
Keputusan pemerintah itu dianggap tidak melindungi, bahkan akan menyengsarakan masyarakat. Sebab, kenaikan BBM itu biasanya bakal disusul kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Hal tersebut dikatakannya melalui siaran pers dan dikutip dari postingan Media Sosial Hasbil Mustaqim Lubis, yang dilihat wartawan, Minggu (2/4/2022).
“Kenaikan harga itu demi menutupi kekurangan pemerintah sebenarnya, dimana ada piutang pertamina yang belum dibayarkan pemerintah sebesar kurang lebih Rp. 100 triliun. Jadi bukan hanya karena harga ‘crude oil’ dunia naik. Hal ini sangat menggangu cash flow Pertamina.
Ini sangat mengecewakan, seharusnya kenaikan ini masih bisa di tunda bahkan tidak perlu dinaikkan jika cash flow pertamina baik baik saja. Kenaikan harga BBM non subsidi disetujui pemerintah diharapkan memberikan keuntungan positif ke Pertamina sehingga cash flow pertamina tetap terjaga,” terangnya.
Menurutnya, keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM tersebut, sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat,dan ini sangat tidak menunjukkan tidak memberikan keadilan.
“Ini semua dilakukan pemerintah hanya untuk kepentingan penguasa. Pemerintah tidak peduli dengan masyarakat yang semakin menderita,” katanya.
Ditambah lagi isu Presiden RI Joko Widodo 3 periode, ini sangat tidaklah pantas jika benar bapak Joko Widodo mengaminkan 3 periode.
“Gimana mau 3 periode, harga BBM non subsudi saja tidak bisa dikendalikan atau naik, ini bisa jadi menyusul kenaikan bahan pokok lainnya dan secara tegas saya akan tolak,” jelas pengurus DPP Partai Demokrat ini. (MS10)
