mediasumutku.com| MEDAN- Jika berkaca kepada ekspektasi Bank Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ditargetkan lebih tinggi dari tahun 2020. Maka, ekspektasi tersebut memang sangat memungkinkan sekali.
Melihat sejumlah indikator ekonomi yang belakangan mengalami pemulihan. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah, jika angkanya dipatok 4.8% hingga 5.2% di 2021, sanggupkah pemerintah daerah merealisasikannya? Jadi, harus kerja keras, agar target bisa tercapai.
“Dalam paparan pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI). Saya menilai, Bank Indonesia Sumut memaparkan pertumbuhan dalam skenario yang optimis disitu. Meskipun terlihat besar, tapi angka optimis sebesar itu terbilang masuk akal. Namun, BI Sumut harus berhati-hati, karena memang ketidakpastian masih menghantui ekonomi Sumut kedepan. Dan, akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar itu, belum tentu motor penggerak dari pemerintah daerah bisa berjalan maksimal dan memenuhi ekspektasi tersebut,” kata pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, Jum’at (4/12/2020).
Gunawan menilai, ada banyak ketidakpastian yang akan terjadi di tahun 2021. Seperti, kapan sih pandemic covid 19 ini akan berakhir?
“Sekalipun vaksin covid 19 sudah ditemukan. Selanjutnya apakah masih akan berlangsung perang dagang antara AS dengan China?. Yang menurut hemat saya perang masih akan berlanjut di tahun depan nantinya,” ujarnya.
Ditambah lagi, kata dia, belanja pemerintah daerah itu cenderung dibelanjakan di kuartal terakhir setiap tahunnya. Sehingga, siklus fiskalnya itu procylical terhadap perekonomian. Belum lagi, indikator ekonomi lain seperti, penyerapan kredit yang baru tumbuh 4.3% YoY per oktober 2020. Ini artinya mesin penggerak ekonomi belum panas.
Dan ekonomi di kuartal keempat Sumut juga belum sepenuhnya bisa tumbuh di atas 0%. Artinya, mesin penggerak ekonomi kita itu masih “dingin” atau kalau boleh dibilang masih “pemanasan”.
“Jadi, jika ingin target pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih realistis, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan semua mesin agar berjalan optimal,” katanya.
Caranya, lanjutnya, budaya belanja pemerintah daerah di akhir tahun harus ditinggalkan.
“Majukan di pertengahan atau kalau bisa di awal tahun. Sehingga, multiplier efeknya bisa dirasakan lebih dini bagi masyarakat. Ini yang bisa dilakukan pemprovsu, karena selebihnya, motor penggerak ekonomi akan mengikuti dinamikan ekonomi global dan domestik,” ujarnya. (MS11)
