Jakarta, Mediasumutku.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah dana subsidi untuk pembangunan rumah murah di seluruh Indonesia. Minggu depan, dana subsidi tersebut sudah bisa dicairkan.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata di Jakarta, Senin (16/9/2019). Kata dia, dana tambahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan cair pada pekan depan.
Adapun, tambahan anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 8,6 triliun. Soelaeman menyebut, alokasi dana FLPP yang ada saat ini sudah habis di akhir Agustus 2019. Adapun, kebutuhan pembangunan rumah hingga akhir tahun sekitar 130.000 unit. Nantinya, kuota tambahan FLPP sebesar Rp 8,6 triliun setara untuk 80.000 unit rumah.
“Saya kira bagi kami ini cukup untuk mengambil nafas sampai November, tapi ini tidak ada masalah, sejauh kuota FLPP ini bisa direalisasikan di bulan September,” kata Soelaeman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Soelaeman mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi juga didapatkan komitmen pencairan tambahan kuota FLPP ketika kepala negara langsung menelpon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Tadi Bapak Presiden sudah memberikan solusi yang sangat cepat, menelpon menteri keuangan, dalam satu minggu ini, paling maksimal dua minggu, kuota FLPP tambahan, sesuai dengan usulan kementerian PUPR bisa dicairkan,” tegasnya.
Selain itu, para pengusaha properti tanah air juga meminta Pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan perpajakan terlebih dahulu. Saat ini beredar kabar bahwa Pemerintah akan menerapkan pajak progresif pajak laba ditahan, hingga penerapan pajak penghasilan final dan non final.
“Jadi ingin kami sampaikan bahwa kita berharap pemerintah tidak ada kebijakan baru di sektor perpajakan. Jadi tidak ada pajak progresif, tidak ada pajak laba ditahan, dan pajak PPh tetap final,” kata dia.
“Sehingga ini secara psikologis akan membuat industri property dan para pengembang bisa bekerja dengan lebih tenang, karena tidak ada perubahan-perubahan strategi dan kebijakan di perusahaannya. Itu yang penting kami sampaikan,” sambungnya.
Jokowi meminta para pengusaha sektor properti ini mempercepat pembangunan perumahan untuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian. Menanggapi itu, Soelaeman mengaku hingga saat ini pihaknya masih menyusun skema pembiayaannya bersama Pemerintah. Skema yang sedang dirumuskan untuk masing-masing golongan PNS sesuatu penghasilannya.
“Itu pegawai negeri yang bukan hanya sesuai pendapatan FLPP, itu yang pendapatan di atas Rp 8 juta, per golongan. Itu yang termasuk target (945 ribu rumah untuk ASN). Kalau yang sekarang itu dengan pola yang lama. Kalau khusus pegawai negeri kan ada yang incomenya di atas Rp 4 juta juga, pisah khusus, rumahnya mulai Rp 300 juta,” ungkap dia. (MS1/dtc)
