JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak, jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk melakukan refleksi dalam Acara Town Hall Meeting Puncak Perayaan HUT DJPK ke-20 yang diselenggarakan secara langsung dan virtual pada Selasa (28/12/2021).
Seperti diketahui, selama tahun 2021, DJPK berhasil menyelesaikan dua legislasi penting yaitu Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.
“Saya akan menggunakan dua milestone ini sebagai awalan saya untuk mengajak anda semuanya dari jajaran DJPK dan tentu bersama-sama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan refleksi, perenungan, dan kemudian kita membuat resolusi,” ungkap Menkeu.
Menkeu menyatakan Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki cita-cita yang mulia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menciptakan negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, membutuhkan instrumen APBN, dimana sepertiganya didesentralisasikan dan dibelanjakan melalui Pemerintah Daerah (Pemda).
“Dana sepertiga yang kita transfer dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang kalian ini DJPK pegang, mengelola, adalah bagian dari cara kita mengurus republik, membantu republik terus transformasi membangun menjadi masyarakat yang adil, makmur, di semua pelosok Indonesia,” tandas Menkeu.
Untuk itu, Menkeu berpesan agar seluruh pegawai DJPK tidak hanya bekerja secara rutin dan cepat berpuas diri, namun juga memberikan tantangan kepada diri sendiri dan organisasi untuk mampu bertransformasi. Selain itu, Menkeu berharap dalam pelaksanaan tugas juga bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan unit lain yang terlibat untuk membangun daerah.
“Kenapa kalian akan kerja all out, karena kamu percaya bahwa yang kamu lakukan itu sungguh mulia. Ini adalah pekerjaan untuk membangun Indonesia satu bata demi satu bata di semua pelosok Indonesia, sehingga semua orang Indonesia bisa maju bersama,” pungkas Menkeu.
