Mediasumutku.com | Medan : Masyarakat sontak terkejut dengan adanya aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam demonstrasi menolak RUU HIP yang dilakukan oleh sekelompok massa di depan Gedung DPR kemarin.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum Gema Santri Nusa (Gerakan Mitra Santri Nusantara) Akhmad Khambali, SE, MM menyampaikan sikapnya dan pokok-pokok pikiran atas terjadinya perilaku tersebut.
Pertama, Partai Politik, termasuk PDI Perjuangan, dengan segala kelengkapan tanda-tanda kebesarannya termasuk bendera partai politik adalah sesuatu yang legal dan dilindungi di Indonesia. Melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol partai politik yang telah disahkan adalah perbuatan melawan hukum dan mencederai sistem demokrasi Indonesia.
Kedua, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang telah resmi dibubarkan di Indonesia berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Memproduksi, menyebarkan dan dengan sengaja mengibarkan di depan publik adalah perbuatan melawan hukum dan patut diduga ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu. Pembakaran bendera PDI Perjuangan adalah tindakan melawan hukum, demikian juga pengibaran bendera PKI.
Ketiga, Gema Santri Nusa sangat menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDI Perjuangan karena di samping melanggar hukum juga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Indonesia.
“Apapun alasannya pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut tidak dapat dibenarkan,” tandas Akhmad Khambali.
Keempat, Gema Santri Nusa menyerukan agar kita sebagai Bangsa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya proxy war dan politik adu domba di dalam negeri sebagai akibat dari naiknya eskalasi konflik global yang kecenderungannya akan semakin menemukan episentrumnya di Pasifik.
“Alih-alih melegitimasi proxy war, kita harus menyembuhkan luka-luka lama bangsa Indonesia dengan membangun rekonsiliasi dan konsensus nasional agar kita dapat membangun roadmap masa depan Indonesia yang lebih utuh dan bersatu,” tegasnya.
Kelima, Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berpotensi memberikan solusi bagi dunia. Menghabiskan energi dengan berkonflik sesama anak bangsa adalah perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan nasional.
“Mari kita dayagunakan energi nasional kita untuk kebesaran bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” paparnya.
Keenam, Bangsa Indonesia harus bersatu untuk menghadapi situasi pasca Covid-19. Ancaman krisis ekonomi yang terjadi harus diantisipasi secara bersama-sama. Sudah tiba waktunya rakyat diberikan pendidikan politik dan pemahaman tentang krisis ekonomi secara lebih terbuka.
“Disinformasi terhadap rakyat akan menembak balik. Dengan landasan ini, pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat tercipta. Dan, Indonesia Emas akan menjadi milik semua rakyat Indonesia. Sebaliknya, pembodohan politik rakyat akan selalu menyisakan masalah di masa mendatang dan semakin menjauhkan kedaulatan rakyat,” kata Akhmad Khambali.
