mediasumutku.com| MEDAN– Untuk memperluas transaksi digital di Sumatera Utara, Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat segera membentuk Tim Percepatan dan Perluasa Digitalisasi Daerah (TP2DD) selambat-lambatnya satu tahun setelah diterbitkannya Keppres P2DD.
“TP2DD ini nantinya akan bertugas untuk menyusun strategi dan arah kebijakan perluasan ETPD di masing-masing daerah serta memonitor dan mengevaluasi implementasinya,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut, Soekowardojo saat peluncuran Tim Percepatan dan Perluasa Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diselenggarakan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara, di Hotel Adimulia, Jumat (9/4/2021).
Turut hadir Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan dan kepala daerah kabupaten kota seSumatera Utara.
Dikatakan, kegiatan TP2DD merupakan bagian dari upaya BI untuk mengakselerasi perluasan elektronifikasi dan digitalisasi di daerah. Di tengah pandemi, kebijakan strategis itu diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pada gilirannya juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan terbentuknya TP2DD ini diharapkan, dapat mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan Pemda serta menciptakan integrasi ekonomi dan keuangan digital di daerah, termasuk di Provinsi Sumut. Secara nasional, tercatat telah terbentuk sekitar 154 TP2DD di seluruh Indonesia.
“Untuk Sumut sendiri, kini telah terdapat 22 Pemda yang telah berkomitmen untuk mendukung perluasan digitalisasi daerah melalui pembentukan TP2DD. Ke depannya, kami berharap agar seluruh Pemda di Sumut telah membentuk TP2DD sehingga pengembangan serta perluasan digitalisasi di daerah akan semakin terakselerasi,” harapnya.
Ia menuturkan, selain berperan dalam mengendalikan laju inflasi, pihaknya juga memiliki tugas untuk menjaga kelancaran serta mendorong ketersediaan layanan pembayaran nontunai melalui berbagai program elektronifikasi. Salah satu program yang menjadi prioritas pengembangan saat ini adalah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Program ETPD merupakan suatu upaya yang tengah kami dorong bersama dengan Pemerintah untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi nontunai. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan serta mewujudkan tata kelola keuangan Pemda yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pembayaran digital,” katanya.
Ia menambahkan, implementasi ETPD menjadi salah satu indikator dalam roadmap pengembangan Smart City. Dimana dengan data transaksi keuangan yang terekam secara elektronik, dapat turut mendukung perumusan serta pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
“Oleh karena itu, perluasan ETPD diharapkan dapat terus kita dorong bersama agar masyarakat kian terbiasa dalam memanfaatkan ketersediaan layanan pembayaran digital sehingga melahirkan Smart Citizen di Sumut,” ujarnya. (MS6)
