Mediasumutku.com | Jakarta – Pemerintah memberikan stimulus pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19
Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Heripoerwanto, pemberian stimulus tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau.
“Bentuk stimulus tersebut berupa pengalokasian dana untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan tetap melaksanakan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” kata Eko dalam siaran langsung konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/3/2020).
Masyarakat mendapatkan keringanan pembayaran berupa suku bunga (SSB) sebesar 5 persen per tahun selama masa subsidi 10 tahun.
Sementara untuk dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat, suku bunga yang dibayarkan masyarakat sebesar 4 persen per tahun selama 10 tahun.
Eko menambahkan, dengan subsidi ini Pemerintah membayarkan subsidi sebesar selisih angsuran.
Selain SSB, Kementerian PUPR juga memberikan keringanan uang muka (SBUM) rumah tapak menjadi sebesar 1 persen.
Menurut Eko, keringanan tersebut berupa subsidi sebesar Rp 4 juta. Namun bagi mereka yang berada di Papua dan Papua Barat, SBUM yang diberikan sebesar Rp 10 juta.
Total anggaran yang digelontorkan untuk subsidi ini sebesar Rp 1,5 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan, tambahan insentif ini diberikan untuk pembangunan perumahan MBR hingga 175.000 unit.
“Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175.000 unit ,” kata Presiden.
Eko menuturkan, insentif ini diharapkan dapat berlaku mulai Rabu (1/4/2020).
Adapun persyaratan yang diberikan yakni, penerima subsidi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
Penerima subsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah.
Kemudian dari segi pendapatan, SSB dan SBUM diperuntukkan bagi rumah tangga MBR dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.
Sementara untuk pembelian sarusun di Papua dan Papua Barat, penghasilan rumah tangga maksimal sebesar Rp 8,5 juta per bulan.
Lanjut syaratnya, masyarakat yang diperbolehkan mendapat bantuan subsidi ini adalah mereka yang belum pernah menerima bantuan pembiayaan perumahan dari Pemerintah, khususnya terkait pembiayaan pemilikan atau pembangunan rumah.
Eko mengatakan, saat ini ada tiga bank yang tertarik untuk menyalurkan insentif ini. Bank tersebut antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Meski begitu, Eko mengatakan, Pemerintah membuka kesempatan kerja sama bagi bank lain untuk melakukan penyaluran SSB dan SBUM.
“Kementerian PUPR masih membuka peluang bagi bank lain yang mau bekerja sama,” kata Eko. (kc/ms8)
