MEDAN – Lima puluh persen lebih, sekolah di Sumut telah melakukan PTM, namun masih didominasi tingkat SMP dan SMA. Menyusul siswa/siswi SD dan selanjutnya akan membuka kesempatan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Kita akan upayakan mempercepat vaksinasi untuk pelajar, sejak kurang lebih tiga bulan lalu kita terus dorong ke pelajar agar PTM semakin luas. SD dan PAUD kita akan pertimbangkan karena anak-anak ini sangat butuh tatap muka di usianya,” kata Gubernur Edy Rahmayadi, usai rapat dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim akhir Oktober lalu.
Berdasarkan catatan kita, lanjut Edy ada 22 kabupaten/kota di Sumut yang berada di level 3, kemudian sembilan kabupaten/kota level 2 dan dua kabupaten/kota level 1. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri PTM bisa dilakukan daerah di bawah level 4. Karena itu, Pemprov Sumut akan mendorong peningkatan PTM terbatas dan memperkuat pengawasan protokol kesehatan.
“Tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti vaksinasi tenaga pengajar dan pelajar. Belajarnya juga dua kali seminggu dan dua jam per hari, dan tidak diperbolehkan buka kantin. Kita akan dorong sekolah-sekolah untuk memenuhi syarat-syarat PTM,” kata Edy Rahmayadi.
Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim berharap, PTM terbatas di Sumut bisa segera meningkat ke angka 80%. Dia juga menekankan agar SD dan PAUD segera diberlakukan PTM, karena menurutnya dampak sekolah jarak jauh sangat besar untuk anak-anak SD dan PAUD.
“Riset kita dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) kita kehilangan 1 tahun pembelajaran. Bisa permanen dampaknya dan ini bisa menyebabkan learning loss terbesar dalam sejarah Indonesia, belum lagi yang putus. Dan ternyata dampak terbesar PJJ paling besar pada anak SD dan PAUD, mereka yang paling butuh tatap muka, dampaknya bisa permanen,” kata Nadiem, pada pertemuan yang juga dihadiri Bupati/Walikota se-Sumut secara virtual.
Nadiem meminta agar vaksinasi di Sumut semakin dipercepat, karena bukan hanya masalah pembelajaran, ini juga terkait keberlangsungan sekolah-sekolah swasta.
“Kita harus percepat sekolah bisa PTM, termasuk yang swasta. Banyak sekolah swasta yang kesulitan finansial karena orang tua murid banyak yang tidak mau membayar uang sekolah,” kata Nadiem.
Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru
Kapolda Sumut RZ Panca Putra Simanjuntak dalam sebuah kesempatan mengatakan yang perlu diwaspadai dalam waktu dekat ini Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berkaca dari pengalaman sebelumnya, usai peringatan hari besar terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Lonjakan kasus Nataru tahun lalu dimulai akhir Januari 2021, puncaknya di 10 Februari dengan 224 kasus. Disusul Imlek akhir Januari dan Idulfitri di bulan Mei, ini juga bertepatan dengan memaraknya varian delta sehingga terjadi lonjakan besar Covid-19 bulan Agustus dengan puncaknya 2.045 kasus per harinya.
“Kita sedang merumuskan formula yang tepat menghadapi Nataru, tentunya ini perlu kesepakatan bersama dengan berbagai pihak, mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan sebagainya. Walau begitu, mencegah sirkulasi virus Covid-19 tetap yang utama, karena itu masyarakat jangan lalai Prokes,” tegas Panca. (james p pardede)
