Bermartabat

Serahkan DIPA dan TKDD 2020, Gubsu Ingatkan Proyek Mebidangro

mediasumutku.com | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Kerja (Satker) yang ada di Sumut, Selasa (19/11), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.

Dalam pidatonya, dua hal yang menjadi fokus yakni percepatan tender serta proyek pembangunan kawasan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Hadir dalam kegiatan penyerahan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, para bupati/walikota, pimpinan Satker kementerian/lembaga, perwakilan unsur Forkopimda, serta para pejabat eselon II provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelum menyerahkan dokumen DIPA dan TKDD, Gubernur berpesan tentang pembangunan yang harus dikerjakan seluruh unsur pemerintahan. Sebab hal itu merupakan bagian dari perintah Presiden RI Jokowi dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.

“Ada 5 hal yang prinsip dan harus kita kerjakan. Pertama adalah pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang diarahkan kepada kualitas manusia. Seperti karakter pekerja keras yang dinamis, SDM terampil, menguasai iptek, serta mengundang talenta global untuk kerja sama,” ujar Gubernur dalam paparannya di hadapan ratusan hadirin.

Poin kedua, kata Gubernur, yakni pembangunan infrastruktur. Efeknya diharapkan meningkatkan investasi dan pariwisata. Termasuk mendongkrak tenaga kerja baru, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat. Hal ini juga menjadi fokus dalam visi misi Sumut Bermartabat.

Edy Rahmayadi mengatakan bahwa ada lima Visi Presiden RI kedepan yang harus segera dikerjakan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia yakni pertama pembangunan sumber daya manusia (SDM) diantaranya membangun karakter pekerja keras yang dinamis, membangun SDM yang terampil kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengundang talenta global untuk kerjasama.
Yang kedua, lanjut Gubsu, pembangunan infrastruktur diantaranya membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan memberikan nilai tambah perekonomian rakyat.
Kemudian yang ketiga,  penyederhanaan regulasi misalnya terbitkan 2 undang-undang besar yakni UUD cipta lapangan kerja dan UUD pemberdayaan UMKM. Keempat penyederhanaan birokrasi yakni investasi untuk lapangan, prosedur panjang dipotong, birokrasi panjang dipangkas, eselonisasi disederhanakan dua level diganti jabatan fungsional, keahlian dan kompetensi, jamin tujuan program pembangunan. Kelima transformasi ekonomi yakni transformasi dari ketergantungan sumber daya alam (SDA).
“Saya akan awasi ini secara ketat. Saya akan liat pembangunan desa menata kota secara langsung, karena saya di tuntut oleh Presiden RI Joko Widodo menjadikan desa semakin berkembang. Mari kita bergandengan tangan mempercepat pembangunan yang ada di Provinsi Sumut, dengan begitu kita dapat mensejahterakan rakyat Sumut sehingga menjadikan Sumut yang bermartabat,” tegas Gubsu.(MS8)