mediasumutku.com | MEDAN – Masalah kemiskinan menjado masalah yang bersifat multi dimensi, masalah kemiskinan ini juga penuh dengan berbagai bentuk karakteristiknya. Sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya nyata untuk menanggulanginya, karena menyangkut harkat hidup manusia dan sudah ada diatur dalam undang-undang.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan M.Pd.B pada acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Umar, Kecamatan Medan Timur, Minggu (31/1/2021).
Dalam sosialisasinya, Wong mengelompokkan kemiskinan berdasarkan indikatornya masing-masing. Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif, Kemiskinan Kultural, Kemiskinan Struktural, Kemiskinan Internal dan Kemiskinan Eksternal.
“Namun pada kesempatan ini, saya hanya ingin mengupas tentang kemiskinan absolut. Ini merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang di bawah garis kemiskinan. Jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” ucapnya.
Menurut Politisi Partai PDI Perjuangan ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah warga miskin di Kota Medan sebanyak 183,79 ribu jiwa atau 8,08 persen dari total jumlah penduduk Kota Medan.
“Namun di tengah pandemi covid-19 diyakini jumlah tersebut akan membengkak, karena wabah ini telah merusak berbagai sendi kehidupan kita, terutama perekonomian. Dampak dari wabah ini telah menyebabkan banyaknya keluarga yang terkena PHK, kehilangan pekerjaan karena usaha tidak jalan serta indikasi lainnya,” katanya.
Lebih lanjut Wong menyampaikan, Verivali atau verifikasi dan validasi sangat penting dalam mendata masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saat ini, pemerintah sedang melakukan verivali, dan itu dilaksanakan 10 tahun sekali. Dimana, dengan adanya verivali ini akan ditemukan mana warga yang sudah meninggal, mana yang tidak layak lagi dan mana masyarakat yang layak untuk mendapat bantuan pemerintah.
“Verivali menjadi sangat penting agar bantuan untuk warga miskin benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
Untuk menanggulangi kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini pemerintah telah menggelontorkan beberapa program bantuan. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan untuk UMKM, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
Sedangkan Pemko Medan di APBD tahun 2020 telah menganggarkan sekitar Rp 200 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Jumlah tersebut diambil sebesar 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pada APBD TA 2020, PAD kita sebesar Rp 2 triliun dan 10 persen atau 200 miliar rupiah dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan. Namun banyak warga yang belum mengetahui hal ini, sehingga pengalokasiannya sering tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
Untuk itu, melalui sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan ini, Wong Chun Sen berharap kepada warga untuk memiliki kepedulian dalam mendapatkan informasinya.
Pada acara sosialisasi Perda tersebut, hadir juga dari Dinas Pendidikan (Yuniarti dan Sofiani), mewakili Camat Medan Timur Faridah, SE, Dinas Kesehatan Irma YS, Dinas Kesehatan Lolly, BPJS Kesehatan Diah Bayu serta perwakilan dari Puskesmas Glugur Darat.
