ASAHAN – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Asahan melayangkan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Asahan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang dinilai tidak memperhitungkan skala prioritas.
Ketua Umum PC IMM Asahan Yogi Ginting, menyebut APBD Kabupaten Asahan lebih banyak porsinya untuk belanja pegawai dan terlalu fokus pada anggaran belanja pegawai saja, yakni sekitar 40 persen dari jumlah total anggaran Rp 1,6 triliun. PC IMM Asahan mendesak agar Pemkab Asahan menyusun skala prioritas yang seharusnya berpihak kepada masyarakat.
Angka anggaran belanja pegawai itu relatif terlalu tinggi dan harus ditekan lebih jauh. Apalagi ditengah wabah pandemi ini, masyarakat butuh bantuan pemerintah untuk memulihkan perekonomian,” kata Yogi.
Sedangkan lini yang seharusnya menjadi prioritas, seperti anggaran belanja modal, hanya dipatok sebesar 15 persen atau sekitar 238 miliar Rupiah. Yogi Ginting mengungkapkan bahwa kebutuhan tersebut idealnya berada di sekitar 30-40 persen. Khusus untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan hanya sebesar 8 persen atau setara 130 miliar Rupiah.
“Padahal belanja modal tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah di Asahan seperti Jalan rusak, dimana-mana dari kota sampai ke desa yang penanggulangannya dinilai tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun,” urainya.
Yogi Ginting menilai, Pemkab Asahan saat ini tidak memiliki visi yang konkret dan signifikan yang bisa dirasakan oleh warganya.
“Tanya saja ke warga. Apakah terasa ada pembangunan signifikan di satu tahun periode bupati Asahan ini? Padahal salah satu visi misi bupati adalah sejahtera, pertanyaannya itu untuk siapa. Masyarakatkah atau pejabat ? ,” imbuh Yogi Ginting.
Karenanya, sangat disayangkan anggaran belanja pegawai menempati persentase tertinggi dan belanja modal persentase terkecil. Pada belanja modal tidak menjadi perhatian serius APBD 2022.
“Belanja modal seharusnya menjadi prioritas untuk segera direalisasikan, mengingat nilai dan manfaatnya dapat berdampak langsung kepada masyarakat,” tuturnya.
Lanjut Ginting, ego Pemkab Asahan mengalahkan kebutuhan publik, bahwa pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor sosial ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, Pemkab Asahan seharusnya segera memberi respon atas perkembangan yang dialami masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan memulihkan ekonomi.
“Kami sangat kecewa dengan Pak Bupati, kondisi sangat sulit ekonomi hari ini sangat sedikit anggaran untuk kepentingan masyarakat, sementara untuk rehab rumah dinas Bupati yang masih kokoh saja menghabiskan anggaran 2,2 Miliar. Tambah lagi untuk rapat kordinasi SKPD 4,6 Miliar. Sebagai bentuk protes, Kami PC IMM Asahan akan menggelar aksi di Kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan,” tutupnya. (MS10)
