mediasumutku.com | MEDAN – Dalam pengendalian inflasi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2019 mengalami tantangan yang cukup besar. Berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan berhasil membawa Sumut berada di bawah sasaran inflasi nasional, sebesar 2,33 persen year on year (yoy) 2019. Sedangkan inflasi yoy sasaran nasional 2,72 persen.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Sumut, di ruang rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Jalan Balai Kota, Medan.
“Dipertahankan dan harus kita tingkatkan capaian di tahun 2020,” ujar Gubernur, dalam keterangan resminya.
Beberapa hal yang harus diwaspadai untuk pengendalian inflasi tahun 2020 menurut Edy adalah distributor dan importir yang lebih mengedepankan keuntungan bisnis dibandingkan kebutuhan masyarakat Sumut.
“Meskipun banyak produksi pertanian kita, tetapi pada saat dibutuhkan masyarakat malah tidak ada dan didistribusikan ke luar Sumut. Ini yang memicu inflasi kita nanti,” tegasnya.
Untuk itu, Edy mengimbau agar hal-hal yang terjadi pada tahun 2019 dijadikan pembelajaran. Sehingga pada tahun 2020 tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang sama. Masalah komoditas yang diperkirakan cepat membusuk dan memengaruhi harga, agar dilakukan penambahan-penambahan cold storage di sentra-sentra produksi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, memaparkan review inflasi 2019, proyeksi inflasi 2020, program pengendalian inflasi 2020 dan isu-isu berkembang lainnya. Bulan Juli dan Agustus merupakan bulan terberat untuk tahun 2019 lantaran inflasi Sumut di atas 6,4 persen dan berhasil di atasi menjadi 2,33 persen di akhir tahun 2019.
“Seluruh pengendalian inflasi tahun 2020 ini akan tetap berprinsip pada 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Fluktuasi inflasi bersumber dari komponen volatile food, terutama cabai merah, daging ayam ras, bawang merah dan lainnya,” jelasnya.
Saai itu, dilakukan pula pemaparan Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2018 sebagai acuan untuk mengetahui kualitas inflasi lima tahun ke depan. Pemaparan disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumut, Dinar Butar-butar.
“SBH Tahun 2018 mencakup 90 kota, 34 Ibukota Provinsi, 56 Kabupaten/Kota. Cakupan sensus yakni 14.160 Blok Sensus dan 141.600 rumah tangga. Kemudian proporsi nilai konsumsi untuk makanan 33,68 persen dan non makanan 66,32 persen. SBH 2018 dilaksanakan di 5 kota di Sumut yakni Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli,” terangnya.
