Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
HeadlineKesehatanNasionalPolitik

Wawancara Kursi Kosong, Pendukung Jokowi Laporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya

×

Wawancara Kursi Kosong, Pendukung Jokowi Laporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya

Sebarkan artikel ini

mediasumutku.com | JAKARTA – Relawan Jokowi Bersatu (RJB) melaporkan Presenter Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2020). Najwa dilaporkan atas video wawancara kursi kosong untuk Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Menurut Ketua Umum RJB, Silvia Devi Soembarto, Menkes Terawan merupakan representasi Presiden Jokowi. Selain itu, tindakan Najwa telah melukai para sukarelawan pendukung Presiden Ketujuh RI tersebut.

“Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden. Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujar Silvia kepada wartawan.

Dia menegaskan, pihaknya tak mau wawancara kursi kosong ala Najwa itu terulang. Dia beralasan wawancara model itu akan berulang jika dibiarkan tanpa proses hukum.

Baca Juga:   Ratusan Prajurit TNI di Medan Perkuat Pasukan di Perbatasan RI-PNG

Silvia juga menilai Najwa telah membuat preseden buruk pada profesi wartawan.

“Melakukan wawancara kosong kepada narasumber dan itu memberikan preseden buruk kepada wartawan sendiri dan pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan kepada polisi,” terangnya dikutip dari JPNN.com, beberapa saat tadi.

Silvia tak hanya mendatangi SPKT Polda Metro Jaya. Sebab, politikus berlatar belakang pengacara itu juga mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan lain.

Silvia mendatangi Sub-Dikrektorat Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna melaporkan Najwa dengan dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Silvia, mantan presenter Metro TV itu telah melakukan perundungan di dunia maya atau cyberbullying terhadap Menkes Terawan.

Baca Juga:   Pembelajaran Tatap Muka Terbatas POS Medan Terapkan Prokes Ketat

“Cyberbullying, karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khusunya menteri,” jelas lulusan sarjana hukum tersebut.