MEDAN-Walikota Medan, Bobby Nasution meminta, kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Dia ingin, pada 2024 warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat dengan menggunakan KTP.
“Pelayanan dasar kepada masyarakat terus ditingkatkan semaksimal mungkin. Salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan. Pada 2023 saya ingin lihat progress UHC seperti apa? Bisa nggak di 2023, seluruh masyarakat Kota Medan berobat, mendapatkan pelayanan kesehatan hanya menggunakan KTP? Saya mohon ini jadi pembahasan, progress 2023 sampai mana. Saya inginkan ini bisa benar-benar terjadi. Maksimal 2 tahun dari sekarang ini bisa kita laksanakan,” tegas Bobby Nasution saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023, di Hotel Santika Dyandra Hotel, Rabu (23/3/2022).
Turut hadir diantaranya, Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprovsu, Arief Tri Nugroho, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Medan Hasyim, Sekda Wiriya Alrahman, narasumber, seluruh pimpinan OPD dan Camat se-Kota Medan itu.
Pada kesempatan itu, Walikota Medan, Bobby Nasution menyampaikan, bahwa ia menginginkan, seluruh warga memperoleh pelayanan kesehatan atau berobat cukup dengan menunjukkan KTP. Dia juga menekankan, agar pelayanan pendidikan dan administrasi kependudukan lebih ditingkatkan lagi.
Terkait pelayanan administrasi kependudukan ini, Bobby Nasution menekankan, harus sampai kepada tingkat yang lebih mikro, yakni kelurahan. Dan untuk mewujudkan itu, lanjutnya, dibutuhkan kesiapan anggaran dan sumber daya manusia.
Saat itu, Bobby Nasution juga mengingatkan agar seluruh OPD berkolaborasi untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan program-program priorita, yakni kesehatan, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, penanganan kebersihan, serta pembenahan kawasan heritage dengan memberdayakan UMKM Medan.
“Kita berharap agar Musrebang ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Medan, Benny Iskandar melaporkan, Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2023 ini bertujuan untuk merumuskan program-program prioritas pembangunan kota yang tertuang dalam rencana kerja perangkat daerah, serta penyempurnaan terhadap penyusunan RKPD Medan tahun 2023.
Pada kegiatan yang bertemakan “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Infrastruktur untuk Menuju Medan Berkah yang Maju dan Kondusif” itu, Benny menyampaikan, sebelum sampai Musrenbang RKPD ini ada beberapa tahapan yang harus dan sudah dilewati, yakni dimulai dari Konsultasi Publik Ranwal RKPD, Musrebang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Pokok Pikiran DPRD.
Dia juga melaporkan, total usulan pada Musrenbang 2023 ini sebanyak 6223. Dirincikannya, usulan yang diterima Bappeda terkait dana kelurahan 2349 dan yang ditolak sebanyak 57. Usulan yang diterima Bappeda terkait non dana kelurahan sebanyak 888 usulan. Dilanjutkannya, usulan kelurahan terkait non dana kelurahan yang diterima kecamatan sebanyak 767. Usulan kelurahan terkait non dana kelurahan yang ditolak kecamatan sebanyak 121. Sedangkan usulan tambahan dari kecamatan sebanyak 325. Usulan diterima OPD 1039 dan yang ditolak sebanyak 55 usulan
Musrenbang yang berlangsung selama tiga hari ini kegiatan diikuti lebih kurang 250 orang perwakilan stakeholder pembangunan kota. Para peserta ini terdiri dari Forkopimda,narasumber khusus, delegasi kecamatan, unsur perangkat daerah dan perusahaan daerah, perguruan tinggi dan akademisi, BUMN dan sektor swasta, PKK Medan, organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan serta pemerhati pembangunan kota. (MS7)
