mediausumutku.com | TANJUNGBALAI – Sebanyak 25.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai penerima manfaat Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai dari sebelumnya 45.000 penerima.
Menanggapi hal itu, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. RDP berlangsung panas dan diwarnai dengan aksi banting gelas oleh anggota dewan karena merasa kecewa dengan pihak dinas yang tidak mempunyai dasar dalam keputusan tersebut.
Aksi marah-marah anggota dewan di depan kepala dinas pada RDP tersebut diunggah ke sosial media, Rabu (17/3/2021). Amatan wartawan, pada video itu, kejadian bermula ketika salah seorang anggota DPRD, Teddy Erwin berbicara dihadapan peserta rapat.
“Banyak yang aneh yang saya rasakan. Mohon maaf saya, apakah mungkin saya yang bodoh atau yang lainnya yang bodoh. Saya ingin tahu tentang persoalan ini,” kata Tedy nada mulai meninggi.
“Kita punya anggarkan 45.000 lebih orang yang sebelumnya. Jadi apa hal mendasar yang membuat kita menganggarkan anggaran untuk BPJS tersebut dibawah 20.000. Harusnya punya dasar dulu,baru dianggarkan. Ini kita mau jadi orang bodoh semuanya. Dari mana dasarnya kita sudah tahu 20.000,” kata Teddy Erwin.
Situasi mulai memanas, saat Teddy berbicara tiba-tiba ucapannya dipotong oleh salah seorang peserta rapat.
“Tunggu saya masih ngomong. Saya belum izinkan bapak bicara. Saya masih ngomong,” kata dia.
Suasana semakin panas hingga akhirnya gelas dilemparkan ke arah lantai di ruang rapat. Beberapa detik kemudian, tidak hanya gelas microphone wireless juga ikut dibanting, meja dijatuhkan. Suasana ricuh hingga akhirnya peserta rapat meninggalkan ruangan.
Terpisah, ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai, Eriston Sialoho saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian tersebut.
“Iya benar itu. Persoalannya banyak masyarakat mengeluh ke kita ini kenapa BPJS Kesehatannya (PBI) non aktif. Padahal, penganggaran pendataannya sudah kita anggarkan melalui musyawarah kelurahan, tiba tiba sudah keluar data 20.000 itu, kita tidak tahu tiba-tiba sudah ada data segitu,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Pasca RDP kemarin, Eriston mengatakan, sudah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan di DPRD Kota Tanjungbalai.
“Selesai RDP kemarin sudah kita laporkan ke pimpinan, kita tunggu petunjuk selanjutnya,” ujarnya. (MS10)
