ASAHAN – Satu dekade penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan optimistis akan dapat melindungi sebanyak 70 juta pekerja hingga 2026 mendatang.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, mengatakan bahwa kinerja BPJS Ketenagakerjaan hingga penutup tahun 2023 berada di jalur yang tepat atau sesuai dengan peta jalan yang disusun hingga 2026.
“Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami optimistis jika melihat perjalanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah memasuki satu dekade ini, bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia. Target kami tahun 2026 adalah melindungi sebanyak 70 juta pekerja Indonesia apapun profesinya,” ucap Pramudya.
Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi pihaknya saat ini berbeda dengan 10 tahun lalu. Dahulu target utama untuk mendapatkan perlindungan adalah pekerja dari segmen pekerja penerima upah (PU) atau pekerja formal, namun saat ini fokus itu berubah kepada pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal.
Dalam paparannya itu tercatat rata-rata penambahan tenaga kerja aktif yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sejak 2014 hingga 31 Desember 2023 sebesar 2,75 juta pekerja setiap tahun, dan pencapaian tahun lalu sebesar 5,70 juta tenaga kerja aktif merupakan penambahan tertinggi sejak tahun 2014.
Kinerja terbaik yang diperlihatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam perjalanan satu dekade jaminan sosial mampu mendapatkan banyak penghargaan baik dari dalam negeri maupun internasional.
BPJS Ketenagakerjaan berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dengan memboyong lima penghargaan sekaligus di ajang World Social Security Forum (WSSF). Deretan penghargaan yang diberikan terdiri dari The ISSA Guidelines on Service Quality, The ISSA Guidelines on Communication by Social Security Administrations, The ISSA Guidelines on Good Governance, The ISSA Guidelines on Information and Communication Technology (ICT), serta The ISSA Guidelines on Return to Work and Reintegration.
Ada juga laporan terintegrasi (integrated report) yang disusun oleh BPJS Ketenagakerjaan mendapat predikat gold rank dalam kompetisi Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 serta predikat bronze pada Australasian Reporting Awards (ARA).
“Selain itu digitalisasi juga memainkan peran penting. Digitalisasi membuat kami bisa melakukan efisiensi secara internal untuk kemudian fokus kepada percepatan perlindungan pekerja dan pemberian layanan yang optimal,” lanjutnya.
Sementara itu ditempat yang berbeda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Aziz Muslim mengatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat selama 1 dekade terakhir, khususnya di wilayah Kabupaten Asahan dan sekitarnya.
“Hal ini ditandai dengan meningkatnya cakupan kepesertaan, kualitas layanan, dan manfaat yang kami berikan,” kata Aziz.
Ia berharap jaminan sosial terus berlangsung di Indonesia dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat untuk mendorong generasi emas ke depannya.
“Semoga tantangan-tantangan yang akan terjadi dapat diatasi melalui kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya. (MS10)
