Dia menjelaskan, Kabupaten Simalungun mendapat jatah 78.659 paket sembako. Di mana, proses pengiriman dari Pemprov Sumut ke Kantor PKK Pemkab Simalungun dilakukan hari ini, Selasa (18/5/2020).
“Ada 8 truk yang tadi datang, masing-masing truk berisi 800 paket. Sebelum diturunkan kami minta untuk dilakukan pengecekan apakah jenis dan volume paket sembako sesuai dengan spesifikasi,” ujar Rony, ketika dikonfirmasi wartawan.
Menurutnya, pengecekan dilakukan secara acak dengan mengambil 5 kotak paket sembako. “Berdasarkan keterangan Kepala BPBD Sumut, bapak Riadil, paket sembako berisi beras 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 kg dan mie instan 20 bungkus. Kami cek isinya sesuai, tapi volumenya yang tidak sesuai. Itu setelah kami timbang. Beras rata-rata beratnya antara 8 – 9,5 kg, gula beratnya hanya 1,75 kg, kurangnya sekitar 1/4 ons,” tegasnya.
Saat pembongkaran paket sembako itu, kata dia, turut dihadiri 4 orang dari perwakilan pihak suplier. “Ini kan bantuan untuk rakyat yang kesusahan akibat covid-19, janganlah disunat, kasihan mereka. Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan bahwa paket sembako yang disalurkan sesuai,” ungkapnya.
Politikus Partai Nasdem ini menyebut pihak kontraktor sudah untung antara Rp 30.000-Rp 40.000 setiap paket. Sehingga tidak seharusnya volume atau jumlah timbangan sembako dikurangi.
“Pihak suplier tadi mengaku mereka tidak sengaja, karena buru-buru dalam packing. Saya bilang itu bukan alasan, kalau tidak mampu kerja lebih baik dibilang, jangan rakyat jadi korban. Akhirnya 8 truk yang berisikan paket sembako dikembalikan untuk diperbaiki,” terangnya.
Kepada Pemprov Sumut, ia berpesan agar turut mengawasi proses packing paket sembako agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Rony selanjutnya mengajak seluruh anggota DPRD Sumut untuk turun ke dapil masing-masing untuk mengecek dan mengawasi proses pendistribusian paket sembako. “Saya tidak bisa bilang daerah lain seperti itu, tapi lebih baik kita awasi bersama proses pendistribusiannya,” tukasnya.(japs/MBC)
