Mediasumutku.com | Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop.& UKM telah menyiapkan 8 program khusus sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah COVID-19 terhadap pelaku koperasi dan UMKM di tanah air.
Demikian hal yang dikatakan Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki saat menggelar rapat virtual bersama Komisi VI DPR-RI dan siaran yang diterima redaksi, Jumat (3/4/2020).
Menurut Teten Masduki mengatakan ada 8 program yang sedang dipersiapkan khusus untuk meredam dampak COVID bagi sektor KUMKM.
“Yang pertama kami mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan disetujui angkanya sekitar Rp2 triliun untuk sementara ini,” katanya.
Program kedua, pihaknya mendukung untuk mengefektifkan “social distancing”atau jaga jarak aman bagi pelaku UKM dengan cara menghidupkan bisnia secara online sehingga bersamaan itu warung-warung bisa berjalan dengan baik kembali.
“Kami punya program belanja di warung tetangga bekerjasama dengan 9 BUMN Klaster Pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial. Program ini sebenarnya bagaimana warung-warung di tingkat RT, di tingkat lingkungan kita mendapat supply barang dagangan sehingga mereka bisa jualan ke tetangga-tetangganya secara online juga. Onlinenya sederhana nanti warung bisa mengantarkan belanjaan tetangganya ke rumah masing-masing,” sebutnya.
Ketiga, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro yang sampai saat ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan.
Program keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM.
Program kelima, pihaknya juga mendorong penyediaan masker untuk semua baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Antara lain dengan mendorong gerakan penggunaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah.
Termasuk mengajak para pelaku UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi. Kemenkop dan UKM juga mempertemukan koperasi dan UMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan APD (alat pelindung diri) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini.
Lanjut, Program keenam, pihaknya berupaya memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak COVID-19 dalam klaster penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian.
”Ketujuh, Adanya Program bantuan langsung tunai. Budgetnya sedang disusun oleh Kementerian Keuangan tapi kami bisa menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung ini yang sebenarnya semacam bantuan sosial yang diperluas,” katanya.
Kemudian program kedepan terkait dengan pajak dimana pihaknya mengusulkan Pph 21, pajak penghasilan impor, Pph 25, restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM, tutup Teten.
