mediasumutku.com | ASAHAN-Badan eksekutif mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhamadiyah Asahan (STIEMA) menolak rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kebutuhan barang pokok atau sembako.
“Kementerian Keuangan berhati-hati jika hendak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako ditengah masa Covid seperti ini dan ini sangat tidak populis bahkan sangat meresahkan rakyat,” kata Rudi Harianto, Ketua BEM STIEMA, Sabtu (12/6/2021).
Dikatakannya, penerapan PPN pendidikan dan sembako patut ditinjau ulang, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen.
Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II-2020. Kala itu, ekonomi RI menyentuh minus 5,32 persen.
“Selain itu, jika melihat kondisi di lapangan, para pengusaha kuliner juga mengeluh karena omzet mereka turun. Keluhan serupa dirasakan para penjual dipasar tradisional, karena akan berdampak pada menurutnya tingkat pembelian masyarakat,” ujarnya.
Belum lagi banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pemotongan gaji karyawan. Begitupun, sistem belajar daring dan adanya sebagian kantor yang menerapkan untuk bekerja dari rumah (WFH) juga sangat memukul para pedagang kecil.
Selain itu, mayoritas pedagang bahan pokok di pasar maupun warung kecil, umumnya pengusaha kecil-menengah dengan pelanggan dari kalangan yang sama. Padahal, mayoritas pembeli barang kebutuhan pokok saat ini mengalami penurunan daya beli akibat pandemi. Makanya seharusnya kita fokus untuk menjaga kemampuan konsumsi bagi kalangan tersebut.
Rudi Harianto selaku Ketua Umum BEM STIEMA mengatakan, memahami tingginya kebutuhan pemerintah untuk mengejar target penerimaan/devisa negara. Namun, seharusnya Kemenkeu mencari jalan lain yang tidak menambah beban masyarakat khususnya kalangan menengah bawah.
“Karena hal ini dikhawatirkan dapat mendistorsi proses pemulihan daya beli masyarakat. Seharusnya pemerintah mencari solusi lain yang tidak memberatkan masyarakat utamanya kalangan menengah-bawah. Untuk itu kami dari BEM STIEMA menolak dengan tegas diberlakukannya tarif PPN sembako,” tegas dia. (MS10)
