Peristiwa

BNPB: 2020, Waspada ! Gempa Bumi yang Disusul Tsunami

mediasumutku.com | JAKARTA – Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB, Agus Wibowo mengatakan, jika melihat dari proyeksi perkiraan bencana pada tahun 2020 dari berbagai sumber, tren yang harus diwaspadai adalah jenis bencana geologi seperti gempa bumi yang disusul tsunami dan jenis bencana vulkanologi seperti erupsi gunungapi.

“Potensi bencana yang perlu diwaspadai untuk tahun 2020 adalah bencana geologi seperti gempa yang disusul tsunami lalu bencana vulkanologi,” kata Agus, dalam Konferensi Pers ‘Refleksi Kejadian Bencana Tahun 2019 dan Potensi Ancaman Bencana di Tahun 2020’ yang dihelat di ruang serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho gedung Graha BNPB, Jakarta.

BNPB Keluarkan Imbauan Agar Seluruh Kepala Daerah Antisipasi Risiko Bencana
Dalam keterangan resminya, Selasa (31/12), hal tersebut sesuai dengan data prakiraan potensi bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan ada enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas 2019 yang meliputi Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda, dan Mamberamo.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau, agar daerah yang berpotensi memiliki kerawanan tingkat tinggi tersebut agar selalu waspada dan meningkatkan kapasitas, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya.

Sebagai pedoman dan pengingat yang baik kepada masyarakat, Kepala BMKG meminta agar segala informasi peringatan dini yang dirilis oleh BMKG agar dijadikan sebagai perhitungan kedepannya untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kami mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan informasi peringatan dini ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesiapsiagaan,” imbaunya.

Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, langkah yang diambil BNPB sebagai bentuk upaya pencegahan tetap menjadi hal yang utama dalam penanggulangan bencana. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Riau.

“Menyadarkan masyarakat tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja. Perlu adanya campur tangan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat, baik tokoh adat maupun tokoh agama. Karena urusan bencana adalah urusan bersama,” Doni menerangkan.