Mediasumutku.com | MEDAN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memastikan di tahun 2020 ini pembangunan sarana berupa Sport Center, Jalan layang menuju Brastagi dan Tol dalam Kota Medan bisa segera dimulai.
“Sport center itu mendesak, Gubernur (Edy Rahmayadi) sangat berharap itu segera direalisasi di tahun 2020 pembangunan sudah harus dimulai, menyusul pembangunan jalan layang ke Berastagi dan tol dalam kota,” kata Tim Khusus Percepatan Pembangunan Sumatera Utara (Sumut) Aripay Tambunan didampingi M Hanafiah Harahap diruang kerjanya di Kantor Gubsu, Senin (20/1/2020).
Menurut Aripay, Pemprovsu memprioritaskannya pembangunan Sport Center ini, karena sesuai program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sumut yang akan menjadi tuan rumah bersama Aceh, pada pekan olahraga nasional (PON) di tahun 2024 mendatang.
“Jadi, pembangunan memungkinkan mulai Februari 2020 dan diharap gubernur selesai di tahun 2023. Ini menjadi keinginan sekaligus kebijakan strategis,” tambahnya.
Diketahui, pembangunan sport center ini akan menelan biaya mencapai Rp 7,8 Triliun.”Ini sudah termasuk pembebasan lahan untuk luas areal Sport Center yakni 322,26 hektar di lokasi Desa Sena Kabupaten Deli Serdang,” jelasnya.
Adapun, selain Aripay Tambunan dan M Hanafiah Harahap (anggota DPRD Sumut periode lalu) yang tergabung dalam tim khusus ini, juga masuk didalamnya Parlindungan Purba (anggota DPD RI periode lalu) serta Budi Sinulingga (pernah menjabat kepala Bappeda Sumut) serta dr. Fauzi Nasution SpB.
Dijelaskan Aripay, sedangkan untuk pembangunan jalan layang menuju Berastagi. “Pembangunan Itu akan dibangun di dua titik, termasuk di kelok sebelas (dekat PDAM) dan dekat Sembahe,” sebutnya.
Jadi, diperkirakan pembangunan dimulai Februari tahun 2020 ini baik Sport Center, jalan layang menuju Berastagi maupun tol dalam kota (Medan).”Kita sangat berharap dukungan seluruh pihak agar pembangunan berjalan sesuai target Gubsu,” tambah Hanafiah.
Karena, sesungguhnya Pemprovsu serius dalam kemajuan Provinsi Sumut kedepan, diawali dengan konsep yang matang dan terintegrasi,”Kalau di tahun sebelumnya (2018) Gubsu konsentrasi pada pembayaran hutang dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang jumlahnya mencapai Rp1,3 triliun sehingga para Kepala Daerah yang ada di Sumut bisa membangun daerahnya masing-masing. DBH untuk Kabupaten / Kota sekarang sudah dilunasi gubernur di tahun 2019 kemarin,” pungkasnya.
Lanjut Aripay, diminta kepada pemerintah Kabupaten/ Kota merupakan proyek strategis sehingga diharapkan adanya koordinasi pemerintah daerah, pemerintah pusat termasuk sumber pendanaannya baik itu bersumber dari APBD, APBN, KPBU serta pihak investor baik dalam maupun luar negeri, tutupnya. (ms8)
