Mediasumutku.com | JAKARTA– Untuk mencegah penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19, pemerintah lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) daripada lockdown atau karantina wilayah karena jika opsi itu dipilih pemerintah akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia.
Hal ini dikatakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (6/4/2020).
“Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah. Mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia,” ujar Doni
Menurut Doni, karena jika sampai lockdown, maka pemerintah diwajibkan untuk menanggung semuanya. Seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari. “Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Doni menyebutkan bahwa dirinya membayangkan bagaimana nasib orang miskin seperti buruh kasar dan pekerja harian. Mereka akan tidak punya penghasilan sama sekali jika lockdown diberlakukan. Sehingga ini menjadi tanggungan dari pemerintah.
“Kalau lockdown atau karantina wilayah diberlakukan, maka bagaimana mereka bisa bergerak. Jadi kebijakan yang dibuat di satu sisi. Pasti ada satu sisi lain yang kurang bagus,” katanya.
Oleh sebab itu saat ini yang terbaik dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan social dan physical distancing. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia ini.
”Saya yakin, Indonesia bisa melakukan penanganan terhadap wabah virus Covid-19 lebih baik dibandingkan negara-negara lain,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya membuka terang-terangan soal alasan tak memutuskan lockdown sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona karena akan mengganggu perekonomian di Indonesia. Sehingga pemerintah tidak memutuskan opsi tersebut.
“Lockdown itu apa sih? Orang enggak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Khan kita tidak mengambil jalan yang itu,” kata Jokowi.
“Kita ingin tetap aktivitas ekonomi ada, tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing itu yang paling penting,” sambungnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan skema PSBB ini, aktivitas perekonomian tetap berjalan, tetapi tetap ada sejumlah pembatasan demi mencegah penyebaran Covid-19.
Doni ingin adanya penerapan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah terutama di daerah yang rawan penyebaran covid-19.Masyarakat yang terpaksa keluar rumah juga diingatkan untuk disiplin menjaga jarak satu sama lain. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan keluar rumah dengan gunakan masker, pungkasnya. (*/ms8)
