Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
EkonomiHeadlinePemprov SumutPerkebunan & Pertanian

Gubsu Minta Kabupaten/Kota Prioritaskan Komoditas Pangan

×

Gubsu Minta Kabupaten/Kota Prioritaskan Komoditas Pangan

Sebarkan artikel ini

Mediasumutku.com | MEDAN – Seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara atau Sumut harus bisa memprioritaskan komoditas pangan sehingga inflasi Sumut dapat dikendalikan dan diminimalisir. Ke depannya Sumut juga diharapkan bisa menjadi provinsi yang produktif terutama dalam persoalan pangan.

Demikian hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi saat rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut melalui video conference di Posko Penanganan Covid-19, Sumut Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (21/7/2020).

Dikatakan Gubsu, pihaknya ingin Kabupaten/Kota bisa fokus dan memprioritas pangan sehingga bisa menjadikan Provinsi Sumut menjadi Provinsi yang produktif dalam menyelesaikan persoalan pangan.

Disebutkan Gubsu Edy, ada beberapa komoditi surplus yakni beras sebanyak 813.020 ton, cabai merah 20.425 ton, cabai rawit 11.394 ton. Sedangkan penyumbang defisit yakni pada komoditas bawang merah defisit sebanyak 25.686 ton dan bawang putih 25.324 ton.

Dari seluruh kabupaten/kota di Sumut, Kota Sibolga termasuk yang seluruh produksi dan kebutuhan pangan strategisnya 100% defisit, Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya dapat menyumbangkan surplus beras 8%, cabai merah 7%, cabai rawit 13%, bawang merah 1% serta defisit 100% komoditi bawang putih.

“Daging ayam, telur, minyak goreng kita ok. Tapi gula pasir kita pada posisi defisit. Ini merupakan gambaran yang terjadi pada 33 kabupaten/kota kita. Jadikan target dalam mengatasi inflasi ini. Saya yakin kondisi ini bisa dipertahankan, karena lahan tanah kita memungkinkan untuk bisa dikembangkan semua. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak untuk menjadikan ini prioritas,” katanya.

Baca Juga:   Jokowi Gunakan Pakaian Khas Tionghoa "Changshan" di Perayaan Imlek Nasional di Tangerang

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Wiwiek Sisto Widayat dalam paparanya menjelaskan perekonomian Sumut tercatat tumbuh 4,65% (yoy), jauh di atas Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat 2,97% (yoy) dan 3,25% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Sumut tertinggi ke-2 setelah Sumsel (4,98% yoy).

“Di era pandemi, realisasi ini masih cukup baik meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,21% yoy), sesuai pola historis di awal tahun. Masih baiknya perekonomian Sumut diindikasi karena dampak Covid-19 belum menjalar ke level regional, dimana kasus pertama di Indonesia baru dirasakan pada awal Maret 2020,” jelas Wiwiek.

Disampaikan Wiwiek Sisto Widayat, bahwa perkembangan inflasi Sumut terjadi pada Juni mengalami deflasi yang tercatat -0,07% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,43% (mtm) serta lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi -0,29% (mtm) serta dari Sumatera dan Nasional. “Hingga per Juni 2020 secara akumulasi terhitung sebesar 0,61 ytd sementara tahunan -0,09 yoy,” katanya.

Baca Juga:   Cegah Wabah Covid-19, Pemkab Nisel Gelar Pemeriksaan Suhu Tubuh Bagi Penumpang Kapal

Secara khusus, adanya tekanan harga di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) menurun. Deflasi terjadi di Kota Pematangsiantar (-0,13 mtm), Medan (-0,09% mtm) dan Padangsidimpuan (-0,02% mtm). Sementara dua kota IHK lainnya mengalami inflasi, antara lain Kota Gunungsitoli (0,22% mtm) dan Kota Sibolga (0,13% mtm).

“Deflasi bersumber dari kelompok makanan (volatile food). Aspek struktural masih menjadi kendala kesinambungan produksi/pasokan, seperti perencanaan tanam/produksi yang masih lebih dipengaruhi dinamika harga, belum optimalnya mitigasi terhadap dampak kondisi cuaca terhadap produksi, serta kendala kepastian bagi terserapnya hasil produksi petani dengan harga wajar. Karakteristik bahan pangan yang mudah rusak juga memengaruhi dinamika pasokan dari sisi distribusi,” jelas Wiwiek.

Wiwiek menyampaikan TPID Sumut telah melakukan upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan 4K yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi yang Efektif.

Pihak BI, memprediksi inflasi 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2019 dan berada di bawah sasaran inflasi nasional dengan potensi bias ke bawah seiring dengan daya beli masyarakat yang terbatas akibat Pandemi Covid-19.

“Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat menimbulkan shock temporer seperti keterlambatan impor luar negeri, kenaikan harga emas, hambatan distribusi domestik, dan penimbunan/belanja berlebihan oleh konsumen,” katanya.

Baca Juga:   Data BMKG : Wilayah Ini Berpotensi Hujan Lebat hingga 29 Januari

Dalam mengatasi ini dijelaskannya, dapat diselesaikan dengan membangun hubungan yang solid antara sisi produksi dan distribusi melalui agregator pertanian yang terhubung dengan e-commerce untuk memastikan kepastian serapan pasar terhadap hasil produksi petani.

Pemanfaatan e-commerce di sisi distribusi diharapkan dapat sekaligus mengatasi permasalahan K3 (tantangan distribusi). Selanjutnya, peningkatan produktivitas dengan implementasi Internet of Things (IoT) di sisi produksi dapat dilakukan untuk meng-address permasalahan K2 (ketersediaan pasokan) dengan memperkuat model bisnis antara agregator dan produsen dengan optimalisasi dukungan input produksi terhadap produsen.

Pengendalian inflasi melaui penguatan klaster pangan dan pengembangan digitalisasi di sisi hilir dengan menghubungkan produsen (petani) langsung kepada konsumen-konsumen baik melalui sinergi UMKM atau pemanfaatan e-commerce.

“Upaya ini dapat mendorong kesejahteraan petani dengan menerima penghasilan yang lebih besar dan harga di tingkat konsumen lebih efisien dan ekonomis dengan rantai distribusi yang lebih pendek,” katanya.

Hadir di antaranya Sekretaris Daerah Provinisi Sumut R Sabrina, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Wiwiek Sisto Widayat, Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi, para walikota/bupati, para Kepala OPD provinsi serta seluruh anggota TPID Sumut.