JAKARTA-Masih ingat dengan sosok mantan Bupati Tapanuli Selatan, Ongku Parmonangan Hasibuan yang awal November 2022 kemarin resmi dilantik menjadi Anggota DPR RI, dari Fraksi Demokrat menggantikan Jhony Alen Marbun.
Dalam channel Youtube Tale Trias Info, Erman Tale Daulay menghadirkan Ongku P Hasibuan sebagai narasumber. Ini perbincangan Erman Tale Daulay dengan mantan Bupati Tapsel ini.
Pria asal Desa Binanga 3, Huristak, Padang Lawas, Sumatera Utara ini lahir tanggal 27 November 1958 yang baru dilantik di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Setelah dilantik, Ongku ditempatkan di komisi II membidangi, antara lain Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan ATR/BPN.
“Ketua Fraksi menugaskan saya di Komisi II DPR RI, saya akan mencurahkan segala perhatian saya untuk membenahi masalah pertanahan yang sering kali menimbulkan polemik hebat di tengah masyarakat, kemudian mendorong pelayanan publik prima, terutama di Dapil saya, Sumut II,” tandasnya.
Karena, lanjut Ongku permasalahan tanah ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat klasik karena akses penguasaan tanah di Indonesia ini hanya bisa dikuasai oleh sebagian orang tertentu saja. Bahkan berdasarkan pemberitaan di media hanya konglomerasi yang menguasai tanah, mungkin hanya 200 orang saja.
“Sesuai dengan arahan partai, kita akan melakukan perbaikan dan perubahan. Hal-hal yang tidak baik ya kita perbaiki dan yang sudah baik kita lanjutjkan. Negara kita adalah negara Pancasila, dimana sila kelima menyampaikan ‘Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, apakah kita sudah adil?” kata Ongku.
Sebagai anak desa dan tumbuh besar di daerah pertanian, Ongku memahami betul denyut nadi masyarakat yang diwakilinya. Ongku kecil terbiasa berlumpur membajak sawah dan menyiangi padi untuk menopang ekonomi keluarga. Kegetiran hidup yang menderanya di masa kecil membuat Ongku sosok bersahaja dan berpandangan jauh ke depan.
Sebagai putra daerah yang tumbuh dan berkembang di daerah Tabagsel, Ongku berharap ke depan pelayanan publik bisa semakin baik. Antara lain, dengan mendorong pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan serta administrasi kependudukan.
Dalam perbincangan tersebut, Ongku mendukung penuh keinginan masyarakat Tabagsel membentuk provinsi Sumatera Tenggara, mengingat rentang kendali yang begitu jauh dari Medan, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumut.
“Perlu kita ketahui, bahwa Tabagsel yang digaungkan menjadi Provinsi Sumatera Tenggara, 26 persen wilayah Sumut itu adalah Tabagsel. Ketika Sumatera Tenggara ini nantinya terwujud menjadi provinsi, maka bagi hasil yang selama ini diperoleh Sumut akan beralih ke Sumatera Tenggara, diharapkan dengan kekayaan sumber daya alam ini maka Tabagsel bisa lebih maju ke depan,” paparnya.
