Mediasumutku.com | Medan : Polemik Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Sumut menemui titik terang. Sebab, dalam mediasi antara para pemohon dan termohon sepakat mengulang Musda X tersebut, namun harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Plt Ketua yang baru Partai Golkar Sumut.
“Penyelenggaranya harus diganti, karena melakukan pembangkangan secara terbuka kepada DPP Partai Golkar. Dalam mediasi tersebut selaras dengan adanya Plt Ketua Baru, tapi kita tunggu keputusan DPP minggu ini,” kata salah seorang pemohon Musda X Golkar Sumut diulang HM Hanafiah Harahap, Selasa (28/4/2020).
Menurutnya, Musda yang digelar kemarin sengaja berlawanan dengan kebijakan Ketua Umum Golkar. “Dolly dkk sebagai pengurus DPP dipilih oleh Ketum sebagai pemegang mandataris, tapi mereka berlawanan dengan kebijakan Ketua Umum. Maka kami, pemohon bersama kader dan simpatisan Partai Golkar Sumut ingin Musda diulang dan tidak menerima kalau mereka lagi yang menyelenggarakan Musda,” katanya.
Disebutkannya, Musda nantinya harus dilakukan secara demokratis, transparan, mandiri, efektif dan tertib administrasi.
“Ini bukan soal menang kalah, tapi kami tidak ingin partai Golkar Sumut dikelola secara ecek-ecek dan berperilaku kotor. Maka Musda diulang ini harus dikerjakan secara demokratis, transparan, mandiri, efektif dan tertib administratif. Tentu Plt Ketua baru Sumut bisa bertugas secara baik, independen dan prosedural,” tandasnya.
Menurut Hanafiah Harahap, kesepakatan Musda X diulang dicapai dalam mediasi kedua yang digelar Senin (27/4/2020). Disebutkannya, pihak termohon, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang juga Plt Ketua Golkar Sumut sudah sepakat Musda diulang.
“Mediasi itu ditawarkan oleh pihak termohon, Pak Doli dan kawan-kawan mengajukan mediasi melalui kuasa hukum. Di mediasi pertama (16/4), para pihak belum mendapat titik temu karena termohon menawarkan agar kami pemohon masuk di komposisi pengurus hasil Musda kemarin,” imbuhnya.
Dia mengatakan pihaknya mengajukan gugatan karena menilai Musda yang telah digelar dan hasilnya tidak sesuai konstitusi partai. Hanafiah mengatakan pada mediasi kedua ada kesepakatan agar Musda diulang.
Namun, pihaknya juga meminta penyelenggara Musda dipilih yang baru oleh DPP Golkar. Penyelenggara Musda yang baru bisa menghindarkan persoalan yang sama berulang.
“Kami tetap pemahaman pertama Musda harus diulang. Kedua Plt Ketua Doli, penyelenggara dan seterusnya menyerahkan kewenangan penyelenggara itu kepada DPP dan DPP akan menunjuk Plt baru supaya Musda itu konstitusional dan tertib kalau tidak akan berulang lagi,” tambah Hanafiah.
Dengan diulangnya Musda X Golkar Sumut tersebut, maka Hanafiah menilai Musa Rajekshah (Ijeck) yang juga Wakil Gubsu berpeluang besar menjadi Ketua Golkar Sumut.
“Pak Ijeck diyakini mampu membesarkan dan mensukseskan program kerja partai Golkar Sumut 2020 sampai dengan 2025,” tegasnya.
