Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
Sumut

Kesulitan Blanko e-KTP, Akhyar Ngadu ke Komisi II DPR RI

×

Kesulitan Blanko e-KTP, Akhyar Ngadu ke Komisi II DPR RI

Sebarkan artikel ini
mediasumutku.com | MEDAN – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengadu kepada Komisi II DPR RI, karena saat ini Pemko Medan mengalami kesulitan blanko e-KTP.
Karena itu, sebagai gantinya Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan memberikan surat resi sementara kepada warga Kota Medan.
Hal ini disampaikan Akhyar saat Komisi II DPR RI mengunjungi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka reses masa persidangan I tahun sidang 2019-2020, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (18/12/2019).
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI diketuai pimpinan Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, diterima Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan sejumlah perwakilan Kepala Daerah kab/kota lainya di Sumut.
Lebih lanjut Akhyar mengatakan, masyarakat Kota Medan banyak yang membutuhkan e-KTP baik untuk pemilik yang baru dan penggantian yang rusak atau hilang.
“Saya mohon kepada Komisi II DPR RI agar jatah blangko e-ktp untuk daerah dapat diperbanyak sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengurus E-KTP,” ungkap Akhyar.
Selain masalah e-KTP, Akhyar juga meminta kepada Komisi II DPR RI agar rencana penghapusan eselon 3 dan 4 tidak diberlakukan di daerah.
“Sebab untuk Pemko Medan sendiri Lurah sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat merupakan eselon 4. Sedangkan eselon 3 di Pemko Medan merupakan pegawai yang menjalankan program-program Pemerintah Daerah, sehingga apabila kedua eselon ini dihapuskan maka akan mengganggu program kerja dari Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan kehadiran anggota DPR RI ini sangat menguntungkan sekali bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pemerintahan yang lebih baik, untuk itulah pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Baca Juga:   Parlindungan Purba Hadiri Perayaan Natal Oikumene Pemkab Simalungun