mediasumutku.com| MEDAN-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara, Nurlela menyebutkan, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadal perempuan adalah ketergantungan ekonomi.
“Kondisi seperti ini terjadi akibat pembagian kerja yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dibolehkan bahkan diwajibkan untuk mencari nafkah dan bekerja di luar rumah. Sementara, perempuan di tempatkan di wilayah domestik, mengurus rumah dan anak,” katanya, Selasa (13/10/2020).
Dikatakannya, dalam bidang usaha, kesempatan perempuan juga lebih terbatas dari pada laki-laki. Misalnya, untuk urusan peminjaman modal, bank atau institusi yang sejenis itu cenderung bersikap diskriminatif terhadap perempuan.
“Perempuan tidak dikondisikan untuk memiliki ketrampilan bekerja atau mungkin ketrampilan ada tetapi tidak diberi akses untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya,”tuturnya.
Kondisi seperti ini menurutnya, merupakan upaya pemiskinan terhadap perempuan, yang dampaknya justru sangat merugikan tidak hanya bagi perempuan itu sendiri.
“Tetapi juga bagi suami dan keluarganya, jika mereka hidup dalam ekonomi yang pas-pasan,” ujarnya.
Akibat lain dari kondisi seperti itu, perempuan menjadi bergantung secara ekonomi kepada laki-laki
“Saya melihat ada beberapa ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan di berbagai bidang sektor diantaranya, bidang pendidikan. Jika dalam suatu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan, maka pendidikan untuk anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan,” katanya.
Kemudian lanjutnya, di bidang pekerjaan. Perempuan selalu mendapat upah yang lebih rendah ketimbang laki-laki, posisi atau jabatannya juga selalu berada di bawah kendali laki-laki. Kemudian bidang politik. Perempuan juga tidak diberi hak untuk mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan bahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.
Selain itu tambahnya, di bidang Kesehatan. Masalah utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah keterbatasan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi penduduk miskin.
“Masih tingginya angka kematian ibu mengharuskan kita untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak dan hal ini berkaitan dengan keberadaan bidan di setiap pelosok Indonesia,” pungkasnya. (MS11)
