mediasumutku.com | BATUBARA-Penyediaan air bersih di Kabupaten Batubara masih perlu penanganan yang serius, mengingat wilayah pesisir di Batu Bara sepanjang 62 km sangat tergantung dengan air bersih dari Perusahaa Daerah Air Minum (PDAM).
“Kebutuhan air bersih harus tetap dijaga keberadaannya. Air bersih menjadi kebutuhan pokok yang paling utama. Peranan PDAM harus terus ditingkatkan agar pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan secara maksimal,” kata Bupati Batu Bara, Ir Zahir saat melantik Direksi PDAM Tirta Tanjung, Hafizullah S.T di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (17/11/2020).
Zahir berharap, penyelesaian permasalahan mendasar PDAM dapat segera ditanggulangi dan kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi.
“Khususnya kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tanjung, bahwa tugas kita pada saat ini semakin berat. Disamping sebagai pengawas, juga harus mampu mendorong pengembangan usaha PDAM, tujuan sosial maupun tujuan komersil. Mengingat, Kabupaten Batubara adalah daerah strategis nasional yang pembangunannya terus dipacu,” pesannya.
Zahir juga menghimbau, kepada seluruh karyawan PDAM Tirta Tanjung, saling dukung terhadap pengembangan PDAM, mengingat perkembangan Batu Bara kedepan yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Utara sangat membutuhkan air bersih cukup besar.
Dihadapan para Direksi dan pengawas, Zahir menyampaikan, sebelumnya telah banyak kemajuan yang dilakukan, pada bidang infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan serta bidang perekonomian.
“Dimana, Kemajuan sektor perekonomian dibidang usaha perbankan, industri maupun perdagangan namun sektor usaha kecil menengah juga telah tumbuh pesat di Kabupaten Batu Bara,” ujarnya.
Dikatakan Zahir, tumbuhnya sektor usaha kecil, sedang dan besar, bersamaan dengan tumbuhnya pelaku usaha dan masyarakat yang bermukim di Kabupaten Batubara.
“Tentunya memerlukan air bersih, kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (MS10)
