Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
HankamHeadlinePeristiwaPolitikSumut

Mendagri : Mari Sukseskan Pilkada Serentak 9 Desember Mendatang

×

Mendagri : Mari Sukseskan Pilkada Serentak 9 Desember Mendatang

Sebarkan artikel ini

Mediasumutku.com | Medan — Untuk mewujudkan pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah “Pilkada” di Provinsi Sumatera Utara. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah menurunkan dua menterinya ke Provinsi Sumut ini untuk menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Demikian hal yang dikatakan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian didampingi Menkopolhukam Prof Mahfud MD saat menghadiri acara Rapat Koordinasi atau Rakor Pilkada Serentak tahun 2020 di Grand Aston City Hall, Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/7/2020).

Menurut Mendagri, rapat yang digelar di Medan, adalah rapat persiapan menjelang digelarnya pilkada di 23 daerah yang ada di Sumut. Ia merasa gembira mendengar laporan dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut yang melaporkan, pada prinsipnya ada 23 daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.

Menyinggung dana Pelaksanaan Pilkada, Mendagri menyatakan pihak pemerintah pusat telah menggulirkan dana tersebut.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah yang menggelar Pilkada serentak tahun ini, untuk segera mencairkan seluruh dana hibah pemilihan yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Sebab, masih ada dua daerah yang belum mencairkan seluruhnya.

Baca Juga:   Dandenma AAL Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 64 Personil

Dikatakan Mendagri, pihak KPU Sumut, telah menyatakan siap untuk melaksanakan, bahkan Gubernur Sumut atau Gubsu Edy Rahmayadi sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari Gubsu untuk mendukung proses demokrasi yang ada.

Dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh,” katanya.

Mendagri menambahkan, masih terkait dengan anggaran Pilkada, khusus untuk Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan. Misalnya, Mandailing Natal dan Samosir. Tapi kepala daerah bersangkutan sudah menyampaikan komitmennya menyelesaikan pencairan dana hibah Pilkada pada tanggal 7 Juli ini.

“Bupati Madina dan Samosir sudah menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir, “terang Tito.

Dana dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, dana itu sudah sampai di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat,” ujarnya.

Baca Juga:   Luhut Panjaitan Minta Percepat Produksi Alat Tes PCR

Mendagri, menerangkan anggaran sudah masuk ke daerah, ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua.

“Tinggal diminta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing,” ujarnya.

“Jadi tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira,” kata Mendagri.

Jadi menurut Mendagri, hasil Rakor tadi, Menkopolhukam dan Ketua Komisi II DPR RI, optimis Pilkada Serentak dapat digelar 9 Desember 2020 di Sumut bisa terlaksana.

“Mari bantu, sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada agar partisipasi masyarakat tinggi dan boleh angkat isu sentralnya adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah yang melakukan Pilkada ini dalam rangka menangani Covid-19, ucap Prof Tito.

Baca Juga:   Tim Kesebelasan GSI Tingkat SMP Kabupaten Asahan di Lepas Bupati Asahan

Secara tak langsung, Pilkada bisa mempercepat pengendalian Covid-19 di sumut, di samping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya karena uangnya beredar,” kata Mendagri.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan pihaknya mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pilkada dan rencananya Mendagri akan hadir dalam rapat serupa di beberapa provinsi yang lain.

“Jadi Pemerintah dan kita semua sangat serius mempersiapkan pilkada serentak ini dengan protokol Covid-19 yang cukup ketat. Jadi kalau ada selama ini perdebatan- perdebatan apakah kita bisa melakukan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi ini kalau kita lihat dari pertemuan atau rapat koordinasi teknis ini kita optimis,” katanya.

Dalam Rakor, Doli Kurnia melihat dan mendengar laporan dari penyelenggara KPU dan kepala daerah, seperti Provinsi Sumut, semuanya menyatakan siap. Jadi tidak ada lagi alasan hal-hal teknis yang menjadi suatu alasan kalau daerah Sumut tidak siap.