BANDUNG-Berhasil ekspansi ke berbagai daerah di Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menjadi motivasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) untuk juga bisa diterima keberadaannya di provinsi lain.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah saat melakukan kunjungan kerja ke Bank BJB bersama dengan jajaran Bank Sumut di Kantor Pusat Bank BJB Bandung, Kamis (10/2).
Hadir bersama Wagub Sumut, Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan, Komisaris Utama Independen Bank Sumut Brata Kesuma, Komisaris Non Independen Syahruddin Siregar, Kepala BPKAD Sumut Ismael P Sinaga, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution.
“Sebelum menjadi Wakil Gubernur saya secara pribadi sudah kenal dengan Bank BJB. Saya lihat Bank BJB meski punya pemerintah daerah tapi keberadaannya diterima masyarakat di wilayah atau provinsi lainnya. Bahkan, beberapa ASN kita juga ada yang menjadi nasabah Bank BJB. Ini kami evaluasi kenapa kepercayaan masyarakat bisa timbul, dengan ini kami berkeinginan Bank Sumut juga bisa melakukan hal yang sama,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.
Untuk itu, lanjut Ijeck, pihaknya melakukan berbagai usaha memantapkan langkah melantai di bursa dengan menggelar Initial Public Offering (IPO). Sementara itu, Bank BJB merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama yang menggelar IPO di Tahun 2010 dan jadi BPD terbesar di Indonesia dengan kepemilikan aset dalam jumlah besar dan infrastruktur yang mumpuni.
“Kami berharap dengan pertemuan ini banyak hak-hal yang bisa kami dapatkan. Dari forum diskusi ini kami mohon bantu informasi dan masukan agar saat waktunya nanti saham Bank Sumut dilepas di publik peningkatan nilainya terus meningkat. Saya juga berharap setelah IPO ini, Bank Sumut sebagai BUMD yang menjadi sumber PAD terbesar di Sumut ini bisa lebih profesional. Semoga berkah untuk Bank BJB yang tidak pelit ilmu,” ujarnya.
Ditambahkan Direktur Operasional Bank Sumut Rahmat Fadilah Pohan, posisi aset Bank Sumut saat ini mencapai Rp38 Triliun dengan perolehan laba sebesar Rp614 miliar per 31 Desember 2021. Sementara itu untuk IPO, Bank Sumut merencanakan melantai di bursa pada Juni 2022 mendatang.
“Saat ini Penjamin Emisi Efek (Underwriter), konsultan dan profesional pendukung sudah ada. Insya Allah, kalau tak ada halangan kami melantai di pasar sekunder di bulan enam (Juni) paling cepat atau selambatnya di bulan September. Kami berharap masukan dari Bank BJB untuk kesiapan ini,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyampaikan, pihaknya sejak awal berdiri di tahun 1961, Bank BJB terus melakukan inovasi dalam berbagai aksi korporasi untuk menunjang pertumbuhan bisnis. “Pada tahun 1991 kami menerbitkan obligasi untuk pertama kalinya. Pada tahun 2000 kami menjadi BPD pertama yang menjalankan sistem dual banking konvensional dan syariah dan tahun 2010 jadi BPD pertama yang menggelar IPO,” ujarnya.
Dengan IPO tersebut, lanjut Yuddy, Bank BJB mampu berkembang hingga saat ini memiliki aset sebesar Rp160 Triliun. “Ini posisi Oktober 2021 dan adapun pada IPO kami melepas 25% saham kepada masyarakat. Awal tahun 2022 kami berencana untuk kembali menerbitkan lembar saham baru sebanyak 925 juta lembar melalui skema rights issue,” katanya.
Lanjutnya, dengan dilepasnya 25% saham ke publik pada saat IPO, komposisi kepemilihan sahampun mengalami penyesuaian. “Hingga saat ini komposisi adalah 38,18 persen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 5,29 persen Pemerintah Provinsi Banten, 24,03 persen Pemerintah Kabupaten se-Jawa Barat, 7,87 persen Pemerintah Kabupaten se-Banten dan 24,64 persen dimiliki oleh masyarakat umum.
“Profil singkat ini terkait posisi Bank BJB ini, agar dapat menjadi gambaran dalam diskusi bersama dengan Bank Sumut,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menambahkan, pihaknya mengaku bersyukur karena Bank BJB dijadikan Pemprov Sumut sebagai lokasi studi banding dan berharap membawa kebaikan untuk Jawa Barat dan juga Sumut.
“Saya bangga dan syukur karena Bank BJB dianggap baik. Semoga ini membawa kebaikan untuk kita semua, PAD daerah meningkat bisa bantu meningkatkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
