REDELONG–Pengusaha kopi asal Bener Meriah meminta kepada Pemerintah Aceh untuk kembali mengaktifkan Pelabuhan Krueng Geukueh demi meminimalisir biaya ekspor kopi Gayo ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan oleh Manager Sertifikasi Koperasi Permata Gayo, Djumhur Abubakar, kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Komoditas Aceh di kantor koperasi tersebut yang beralamat di Desa Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Jumat (10/9/2021).
“Selama ini, kegiatan eksportir dilakukan melalui pelabuhan belawan di Sumatera Utara dengan memakan biaya yang besar,” kata Djumhur.
Dia menyebutkan, alasan kenapa selama ini mereka tetap memilih Pelabuhan Belawan karena memiliki gudang yang besar, tersedianya para pekerja dan tentunya jarak membawa kontainer ke pelabuhan lebih dekat.
“Di sana para pelakunya juga orang Aceh. Nah tidak ada salahnya jika Pelabuhan Krueng Geukueh bisa diaktifkan kembali. Selain memperpendek jarak juga meminimalisir biaya pengiriman,” ujar Jumhur.
Dia menjelaskan, jika suhu cuaca di Pelabuhan Belawan juga sama dengan Pelabuhan Krueng Geukueh. Saat ini, kata dia, jika di Bener Meriah dan Aceh Tengah mengalami hujan, maka mereka akan menjemur biji kopinya ke daerah Aceh Utara dan Lhokseumawe.
“Kalau hujan, kami menjemur kopi ke Lhokseumawe dan Aceh Utara. Jika Pelabuhan Krueng Geukueh ini bisa diaktifkan kembali dan dibangun gudang-gudang penyimpanan, maka perputaran ekonomi akan jauh lebih besar. Barangnya dari sini lalu proses dan gudangnya di Lhokseumawe,” imbuhnya.
Djumhur juga menyebutkan, beberapa waktu yang lalu pihaknya juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada beberapa pihak terkait Pelabuhan Krueng Geukueh diaktifkan kembali.
Menurutnya, dengan adanya gudang-gudang besar untuk menampung komoditi Aceh, maka secara langsung juga akan menyerap banyak tenaga kerja.
“Kami yakin, dengan diaktifkan Pelabuhan Krueng Geukueh ini selain menambah pendapan Aceh juga dapat menyerap tenaga, sehingga angka pengangguran juga akan berkurang,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, selama ini kopi gayo lebih dikenal dengan brand kopi sumatera. Sehingga hal ini dapat merugikan petani kopi gayo itu sendiri.
“Tentunya ini juga sangat merugikan Aceh. Jadi selama ini, brand yang dikenal juga sebagai nama kopi Sumatera. Untuk itu, Aceh perlu memperkuat promosi bahwa kopi gayo merupakan kopi unggul yang berasal dari Aceh,” kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Djumhur menyebutkan, dalam setahun pihaknya mampu mengekspor lebih dari tiga ribu konteiner kopi, di mana dalam satu kontainer berjumlah sekitar 19 ton kopi.
“Satu kontainer nilainya sekitar Rp 1,4 miliar, jadi bila dikalikan dengan tiga ribu lebih kontainer, maka perputaran ekonomi di Aceh bisa jauh lebih besar,” pungkas Jumhur.
Djumhur juga mengatakan, koperasi yang dikelolanya sudah beroperasi sejak tahun 2010 dan telah melakukan kegiatan ekspor kopi gayo ke Eropa. Dengan jumlah anggota 2.046 dari 39 desa dari lima kecamatan.
“Para anggota koperasi itu memasok kopi ke kolektor/pengepul, kami ada 46 kolektor binaan kooerasi. Kelebihan koperasi ini, selain sebagai produsen juga memproses dan sebagai eksportir,” ujarnya.
Jumhur juga menjelaskan, anjloknya harga kopi gayo juga tidak terlepas dari beberapa faktor. Salah satunya dengan adanya pandemi covid-19.
“Hampir 99 persen kopi gayo diekspor ke Eropa dan Amerika, dengan adanya pandemi di beberapa negara tujuan secara otomatis pengiriman juga melambat sehingga aktivitas di pelabuhan juga tersendat dan menumpuknya stok, sedangkan pengepuk tetap membeli kopi dari petani. Karena tidak tau kapan kopi ini dilepas ke negara tujuan akhirnya penerimaan kopi dari petani dengan harga murah,” kata dia.
Selama ini, kata dia, terkiat kesejahteraan petani kopi juga tidak ada campur tangan pemerintah, rakyat berjalan sendiri dalam hal ekspor komoditi di Aceh.
“Pemerintah tidak hadir dalam proses ini, kami minta Pemerintah Aceh terlibat dalam proses ini. Harapan kami, pemerintah juga dapat mencari negara-negara yang dapat menampung harga yang lebih tinggi,” sebut Jumhur.
Sementara itu Ketua Pansus Rancangan Qanin (Raqan) Tata Niaga Komoditas Aceh (KNTA) DPRA, Yahdi Hasan, dalam pertemuan itu sepakat pelabuhan di Aceh, khususnya Krueng Geukuh yang berada Lhokseumawe harus difungsikan.
“Jika pelabuhan hidup, maka biaya yang dikeluarkan para eksportir jauh lebih murah, dibandingkan harus meengekspor melalui Sumatera Utara. Selain itu, dengan hidupnya pelabuhan di Aceh, maka akan banyak menyerap tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan asli Aceh (PAA),” imbuhnya.
(MS9/Siberindo)
