MEDAN-Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat merupakan salah satu tekad yang ingin diwujudkan Walikota Medan Bobby Nasution. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memerangi segala bentuk pungutan liar (pungli) dan premanisme di tataran masyarakat. Seperti aksi pungli yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Timur yang dilakukan sekelompok oknum, menantu Presiden Joko Widodo ini langsung cepat meresponnya.
Begitu menerima informasi terjadi pungli, Bobby Nasution dengan sigap mengambil langkah penanganan. Orang nomor satu di Pemko Medan itu telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar tindakan pungli dan premanisme dapat diberantas. Terlebih, tindakan pungli yang mengatasnamakan uang keamanan.
“Tidak ada itu yang namanya uang keamanan. Yang bertugas untuk pengamanan atau mengamankan itu ya aparat penegak hukum. Jika ada tindakan pungli ataupun premanisme, laporkan saja biar ditangkap,” kata Bobby Nasution beberapa hari lalu.
Kepada jajaran di kewilayahan, Bobby Nasution juga telah mengingatkan untuk tidak memberi apapun terutama uang kepada oknum-oknum tertentu. “Jika ada oknum yang meminta uang dengan dalih uang keamanan, itu pungli. Segera laporkan!” tegasnya.
Kepala Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Agus Suriadi SSos MSi mengungkapkan, Medan merupakan barometer kota besar dan butuh berbagai bentuk investasi untuk menjadi daya dukung pembangunan Kota Medan. Namun, selama ini terhambat karena aksi premanisme dan pungli.
“Secara hukum bukan bagian dari kebijakan Pemko Medan tapi ini bagian terpenting untuk membuat Kota Medan lebih maju. Salah satu kebijakan yang dilontarkan Pak Wali Kota saat ini menjadi bagian terpenting karena bagian dari citra Medan. Nah, citra Medan yang sarat dengan premanisme dan berbagai macam pungli tentunya harus dihilangkan untuk menuju Indonesia Emas. Jadi, representasi Medan yang betul-betul bebas dari semua (premanisme dan pungli) sehingga kondisi aman serta nyaman agar investasi pun masuk,” bilang Agus.
Faktor penghambat di dua hal tersebut, sambung Agus, harus dihapuskan. Untuk itu Bobby Nasution tidak bisa kerja sendiri. Tentu harus bekerja sama dengan Forkopimda, seperti kepolisian, kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya disesuaikan dengan regulasi yang ada.
“Nah, kalau ini bisa dituntaskan, saya pikir Medan bisa menjadi salah satu pioneer kota di Indonesia yang bebas pungli dan premanisme seperti kota-kota besar lain di Indonesia,” tambahnya.
Terkait imbauan Bobby Nasution agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan segala bentuk premanisme dan pungli, imbuh Agus, sangat tepat. Artinya, dibutuhkan partisipasi dan proaktif masyarakat, partisipasi itu adalah proses kebersamaan. Jika kemudian ditemukan misalnya ada praktik-praktik yang menjurus seperti itu, maka masyarakat bisa proaktif.
Oleh karenanya, kata Agus, harus ada aplikasi-aplikasi maupun saluran pengaduan dengan berbagai bentuk yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Dengan demikian, bilangnya, aparat penegak hukum bisa dengan cepat dan tanggap menghanguskan praktik-praktik yang justru merugikan kepentingan masyarakat sendiri.
“Jadi sekali lagi dengan kondisi ini, saya pikir satu tahun bisa menciptakan suasana masyarakat yang lebih aman dan kondusif sehingga tenang berusaha. Di samping itu investasi pun akan datang karena tidak takut lagi dengan berbagai macam gangguan yang menjadi stereotip. Selama ini Medan dijuluki sebagai kota preman dan pungli sehingga orang malas masuk ke mari. Nah kalau ini bisa dihapuskan, saya pikir bisa menjadi poin penting bagi Pak Wali untuk membangun Medan lebih baik,” ungkapnya.
Untuk memberantas premanisme dan pungli, papar Agus, Bobby Nasution tidak bisa kerja sendiri, karena itu adalah kerja kolaborasi. Apalagi sudah ada Forkopimda yang sama-sama bertanggung jawab untuk kepentingan pembangunan daerah. Untuk itu, bilangnya, para penegak hukum, seperti kepolisian, TNI, kejaksaan yang harus kolaboratif bersama-sama bertindak tegas dan terukur untuk kemudian mencapai apa yang diinginkan Pemko Medan.
Selain itu, tambah Agus, memberantas premanisme di semua penjuru Kota Medan juga harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang selama ini dianggap sarangnya “preman” untuk sama-sama membina. Kemudian, sarannya, pungli-pungli yang marak di permukaan untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu dan pilih kasih sehingga perlakuan-perlakuan hukum yang diberikan pun akan sangat terukur dengan tidak memandang siapa pun.
“Kalau melanggar yah wajib dikenakan tindakan. Jadi itu saya pikir, kerja-kerja kolaboratifnya tidak bisa dilakukan oleh Pak Wali sendiri, sekali lagi kerja sama kolaboratif antara Pemko dan Forkopimda harus dilakukan,” pungkasnya. (MS7)
