ADA banyak hal menjadi isu penting dalam pertemuan Presidensi Group of 20 (G20) yang dipusatkan di Indonesia. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia untuk bisa pulih kembali pasca pandemi COVID-19.
Oleh : James P Pardede
Ini adalah untuk yang pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia. Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima keketuaan, atau handover, berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia, pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi (Presidensi Italia) kepada Presiden Joko Widodo.
G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Kini, dunia kembali berada pada masa krisis multidimensional akibat pandemi COVID-19. G20 sebagai kumpulan Ekonomi utama dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan.
Untuk itu, sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini diangkat oleh Indonesia, menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.
Untuk mencapai target tersebut, Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. Presidensi G20 Indonesia menjadi ajang kebersamaan dalam keberagaman untuk memadukan berbagai ide dan gagasan dalam mewujudkan tujuan bersama.
Ciptakan Harmoni Yang Indah
Presidensi G20 Indonesia ibarat sebuah konser musik yang memadukan berbagai alat musik dengan nada dan suara yang berbeda-beda, akan tetapi ketika dipadukan dengan benar akan menjadi sebuah harmoni yang mengesankan.
Menurut KBBI, harmoni adalah perpaduan nada, yaitu perpaduan bunyi nyanyian atau permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih dan dibunyikan secara bersamaan. Dengan kata lain, harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya.
Demikian juga halnya dengan Presidensi G20 yang dipusatkan di Indonesia menjadi tempat berkumpulnya beberapa negara dengan ide dan gagasan yang berbeda-beda, tetapi ketika dipadukan dalam bingkai kebersamaan akan menghasikan sebuah keputusan yang bisa memulihkan.
Pada pembahasan agenda ekonomi global dan risikonya, diskusi terdiri dari dua topik utama: situasi ekonomi global saat ini beserta tantangannya, termasuk mengenai dampak pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina terhadap prospek ekonomi global, inflasi global, serta ketahanan pangan dan energi; serta exit strategy dan scarring effect dari pandemi.
Banyak anggota menyadari bahwa ketidakseimbangan permintaan dan penawaran telah memperberat tantangan yang ada akibat disrupsi rantai pasok global dan kenaikan harga pangan serta energi. Kondisi ini memicu peningkatan inflasi yang menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan terutama bagi kelompok rentan. Para anggota menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan ekonomi guna mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Untuk memastikan exit strategy yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mengatasi scarring effect, Presidensi Indonesia telah menyusun G20 Presidency Note on Policy Setting for Exit Strategies to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, beberapa waktu lalu telah menyelesaikan pertemuan ketiga di bawah Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh negara anggota G20, negara undangan termasuk Ukraina, dan Organisasi Internasional.
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) membahas tujuh agenda prioritas, yaitu 1) ekonomi global; 2) agenda kesehatan global; 3) arsitektur keuangan internasional; 4) permasalahan sektor keuangan; 5) keuangan berkelanjutan; 6) infrastruktur; dan 7) perpajakan internasional.
Dalam pertemuan yang ketiga ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Sri Mulyani Indrawati dan Perry Warjiyo memimpin pertemuan.
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia, Pery Warjiyo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang seluasnya dari anggota G20, negara undangan, dan berbagai organisasi internasional.
“Kita telah menciptakan kemajuan dalam membangun jembatan untuk satu sama lain hingga hari ini dan seterusnya, dalam menanggulangi tantangan yang akan dihadapi,” kata Sri Mulyani.
Pemulihan Ekonomi Global
Pada kesempatan yang sama, Perry Warjiyo juga menekankan terlepas dari tantangan situasi yang dihadapi, G20 sebagai sebuah forum penting perlu mengordinasikan permasalahan ekonomi global dan tetap berkomitmen untuk mewujudkan aksi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Sebagai pemimpin Presidensi G20, Indonesia akan terus menjaga integritas dan efektivitas G20 sejalan dengan prinsip-prinsipnya, di tengah situasi menantang saat ini dengan memprioritaskan dialog terbuka dan berfokus pada aksi konkret.
Pada pembahasan agenda ekonomi global dan risikonya, diskusi terdiri dari dua topik utama: situasi ekonomi global saat ini beserta tantangannya, termasuk mengenai dampak pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina terhadap prospek ekonomi global, inflasi global, serta ketahanan pangan dan energi; serta exit strategy dan scarring effect dari pandemi.
Banyak anggota menyadari bahwa ketidakseimbangan permintaan dan penawaran telah memperberat tantangan yang ada akibat disrupsi rantai pasok global dan kenaikan harga pangan serta energi. Kondisi ini memicu peningkatan inflasi yang menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan terutama bagi kelompok rentan.
Para anggota menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan ekonomi guna mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Pada isu kesehatan global, semua anggota menekankan komitmen untuk mengutamakan aksi kolektif dan terkoordinasi dalam rangka mengendalikan pandemi. Para anggota juga menyambut terbentuknya Financial Intermediary Fund (FIF) bagi Persiapan, Kesiapsiagaan dan Respon (Preparedness, Prevention, and Response/PPR). FIF merupakan bukti konkret guna membangun arsitektur kesehatan global dalam PPR dengan memastikan ketersediaan, keberlanjutan, koordinasi aspek keuangan pasca pemulihan pandemi.
Semua anggota akan terus mendiskusikan pengembangan tata kelola FIF termasuk dengan mengikutsertakan peran koordinasi pusat dari WHO, berkiblat pada semangat G20 yang inklusif bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, serta tambahan mitra di luar anggota G20; dan aturan pengoperasiannya.
Beberapa anggota G20 secara resmi telah mengumumkan kontribusi mereka bagi FIF, dan anggota lainnya secara aktif mempertimbangkan untuk turut berkontribusi. Hingga saat ini, komitmen sebesar USD 1.28 miliar telah diamankan untuk FIF yang mencakup kontribusi dari Amerika Serikat, Komisi Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura, Inggris, Wellcome Trust, dan Bill and Melinda Gates Foundation.
Pertemuan Ketiga FMCBG ini juga telah menerima janji kontribusi tambahan dari Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang dan Korea.
Terkait dengan komitmen untuk mendorong ketahanan finansial global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko dari volatilitas arus modal yang meningkat, efek negatif spillover, dan kondisi pasar yang tidak menentu dengan memasukkan reviu komplit IMF Institutional View (IV) dalam Liberalisasi dan Pengelolaan Arus Modal, melanjutkan pengoptimalan Kerangka Kebijakan Terintegrasi IMF, dan Kerangka Stabilitas Makro-Finansial.
G20 juga berkomitmen untuk melanjutkan diskusi mengenai implikasi makro-finansial dari Central Bank Digital Currencies (CBDCs) mengingat hal tersebut dikembangkan untuk memfasilitasi pembayaran cross-border seraya menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Prakarsa bersama antara Presidensi G20 Indonesia dan Bank For International Settlement (BIS) Innovation Hub melalui TechSprint 2022 dimaksudkan untuk meluruskan perdebatan mengenai solusi yang praktikal dan layak untuk menerapkan CBDCs
Pembangunan Berkelanjutan
Pada isu keuangan berkelanjutan, anggota menggarisbawahi peran penting dari keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif, dan dalam rangka pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan tujuan yang ingin dicapai dari Perjanjian Paris.
Anggota juga memuji progres terkait Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20; menyusun kerangka untuk transisi keuangan dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan; meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan; dan membahas dukungan kebijakan yang mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi.
Sejalan dengan agenda pembahasan, pada 14 Juli 2022 lalu menjadi titik pencapaian Indonesia dengan peluncuran Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. ETM diharapkan menjadi rencana ambisius yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi kepada energi yang lebih ramah lingkungan menuju nol emisi karbon dengan mekanisme adil dan terjangkau.
G20 melanjutkan pembahasan mengenai sistem pembayaran di era digital untuk menghasilkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklsuif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian dunia.
Peta jalan G20 atau G20 Roadmap untuk meningkatkan pembayaran lintas batas yang cepat, murah, aman, dan inklusif. Sebagai contoh implementasi regional pada G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payment Roadmap, bank sentral di negara ASEAN-5 akan menandatangani General Agreement on Payment Connectivity pada ASEAN-5 Central Banks pada November 2022.
UMKM Naik Kelas
Implementasi dari rencana ini adalah pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM agar bisa naik kelas dan go-internasional. Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa bentuk kemitraan UMKM dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diharapkan dapat mendukung UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif,” kata Jokowi.
Terkait UMKM naik kelas, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) Nusantara Sumatera Utara Binsar Simatupang sangat bersemangat dalam menyuarakan apa sebenarnya yang menjadi kendala UMKM dalam mewujudkan impiannya bisa naik kelas.
“UKM binaan saya di Medan ada ratusan, untuk Sumatera Utara ada 1.179 orang. Agar UKM dan UMKM binaan kita bisa naik kelas, ada beberapa hal perlu dibenahi. Sama halnya dengan waktu kita sekolah, ada banyak hal yang harus kita jalani agar bisa naik kelas. Mulai dari belajar, rajin masuk sekolah, mengikuti praktik serta kegiatan ekstrakurikuler. UMKM juga sama, kalau mau naik kelas ada beberapa regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Ada regulasi-regulasi dari pemerintah pusat tentang masalah perizinan, kemudahan pembuatan surat izin berusaha dan itu adalah turunan dari UU Cipta Kerja.
“Selama ini, untuk pengurusan perizinan masih mengadopsi sistem konvensional seperti surat keterangan usaha dari Lurah atau Kepala Desa. Pola seperti ini terkesan sangat lama dan membebani pelaku UMKM. Sekarang, untuk pengurusan izin sudah dibuat satu pintu dengan turunan program bernama OSS, dimana perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS),” tandasnya.
Agar UMKM siap bersaing, tambahnya mereka juga diajak mengikuti pembekalan terkait pemasaran. Untuk hal ini pelaku usaha kita edukasi agar akrab dengan media sosial, e-commerce, serta sistem pemasaran online. Dalam pelatihan ini kita mengedukasi pelaku usaha untuk mencoba sistem penjualan online lewat Shopee, Toko Pedia dan sistem penjualan online lainnya.
Berbagai hal dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia, penyampaikan masalah juga diungkapkan dari berbagai sisi. Beberapa isu diulas sampai tuntas. Tujuan akhirnya adalah untuk pemulihan ekonomi secara global. Seperti disampaikan di awal, semoga pertemuan ini menciptakan sebuah harmoni yang indah untuk pemulihan semua bidang.
Presidensi G20 Indonesia menegaskan kembali bahwa G20 perlu mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat dunia bahwa G20 memegang komitmen kuat untuk bertindak nyata. Dengan kata lain, semua anggota perlu memastikan implementasi kebijakan yang dihasilkan dari G20 untuk menjawab tantangan global saat. Melalui inisiatif konkret, dunia akan segera pulih dan bangkit lebih kuat. Recover Together, Recover Stronger.
