MEDAN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Medan dengan Dinas PU bahas realisasi anggaran untuk proyek drainase dan jalan Triwulan ketiga TA 2022,Senin(15/8) di ruang komisi dipimpin Ketuanya Haris Kelana Damanik.Berbagai masukan dan kritikan dari para anggota dewan mengenai saluran drainase yang belum tertata dan jalan jalan rusak maupun berlubang di tingkat lingkungan.
RDP ini dihadiri para anggota komisi antara lain Hendra DS, Renville Napitupulu,Simanjuntak, Daniel Pinem,Dedy Aksyari Nasution, Edwin Sugesti Nasution dan Antonius Devolis Tumanggor.Kadis PU Topan Obaja Ginting, Kabid Drainase Gibson Panjaitan, Sekretaris Dinas Habibi Gultom dan pejabat lainnya.
Secara umum terungkap bahwa realisasi anggaran drainase dan jalan masih 20 persen namun saat ini sedang dikejar penandatanganan kontrak.
Menyinggung proyek drainase,Gibson mengatakan realisasi anggaran drainase masih 10 persen namun penandatanganan kontrak mencapai 70 persen.Realisasi madih 10 persen tetapi kita kejar penandatanganan kontrak kerja agar pengerjaan proyek bisa selesai akhir tahun.
Dengan penandatanganan kontrak tersebut, para pemilik perusahaan cetakan U-Ditch sudah bisa menstokkan bahan untuk pengerjaan di lapangan.
Soal mutu dan spesifikasi Untuk Ditch, Gibson mengatakan lebih terjamin karena langsung perusahaan pencetakan U-Ditch dan tidak mungkin di subkontrakkan.
Sementara itu,Kadis PU Medan Topan Obaja Ginting mengatakan dalam menangani persoalan drainase, harus bersifat komprehensif dan tidak boleh parsial agar jangan terkesan hanya memindahkan banjir, bukan menanggulangi banjir.
Terkadang ditemui kendala di lapangan dimana ada pro kontra ditengah masyarakat mengenai adanya penanganan banjir. Untuk itu, anggota dewan minta dilibatkan agar masyarakat bisa ditengahi tentang banjir.
