Scroll untuk baca artikel
HeadlineMedan

Untuk Tata Kelola Pemerintahan e-goverment, DPRD Aceh Barat Kunker ke Pemko Medan

×

Untuk Tata Kelola Pemerintahan e-goverment, DPRD Aceh Barat Kunker ke Pemko Medan

Sebarkan artikel ini

Mediasumutku.com | Medan –  Untuk mencari dan menggali informasi terkait tata kelola pemerintahan Kota Medan dalam berbagai hal khususnya dalam penerapan sistem e-goverment. Maka pihak DPRD Aceh Barat telah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota ( Pemko ) Medan.

Kedatangan rombongan DPRD Aceh Barat ke Pemko Medan disambut hangat dan penuh keakraban Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Pemerintahan & Sosial (Aspem) Setdako Medan Musaddad Nasution di Balai Kota Medan, Rabu (26/2/2020).

Selain bersilaturahmi, kedatangan rombongan yang berjumlah 6 orang tersebut bertujuan untuk mencari dan menggali informasi terkait tata kelola pemerintahan Kota Medan dalam berbagai hal khususnya dalam penerapan sistem e-goverment.

Menurut Ketua rombongan,Wakil ketua DPRD Aceh Barat H Kamaruddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemko Medan atas sambutan baik yang diberikan.

Dirinya menuturkan bahwa kedatangannya bersama Sekwan dan anggota komisi I DPRD Aceh Barat tersebut guna mencari serta belajar banyak hal dari Pemko Medan terkait tata kelola pemerintahan sehingga nantinya dapat diimplementasikan di kabupaten yang beribukota Meulaboh tersebut.

Baca Juga:   Cegah Penyebaran Covid 19, Ulama Diajak Jadi Suri Tauladan

“Terima kasih kami sampaikan atas penerimaan dan sambutan baik yang diberikan. Kami sangat berharap pertemuan ini memberi kami banyak saran, masukan dan ilmu.

Hingga nantinya dapat membantu kami menjalankan roda pemerintahan serta menentukan kebijakan di Kabupaten Aceh Barat agar menjadi kabupaten yang lebih maju layaknya Kota Medan,” kata Kamaruddin.

Selanjutnya, Kamaruddin mengungkapkan memilih Kota Medan sebagai tujuan kunker sebab menilai Kota Medan memiliki perkembangan serta kemajuan yang signifikan.

“Dari berbagai sumber informasi dan berita yang kami lihat, Kota Medan berhasil meraih penghargaan dalam berbagai bidang.

Ini juga yang menjadi alasan untuk membawa kami ke sini. Kami berharap dapat meraih pencapaian serupa. Apalagi pasca bencana tsunami yang melanda, kami merasa perlu belajar untuk menaikkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Aspem Setdako Medan Musaddad Nasution dalam sambutan tertulis Plt Wali Kota yang dibacakan terlebih dahulu menyampaikan secara singkat tentang Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan, 151 kelurahan 2001 lingkungan dengan luas wilayah mencapai 265,1 km persegi.

Baca Juga:   DPRD Karo Minta Kanwil BPN Sumut dan Kementerian ATR/BPN Cabut HGU No 1/1997

Kota Medan memiliki jumlah penduduk 2,4 jiwa dengan arus komuter lebih dari 500 ribu perharinya. Meski heterogen, bilang Aspem, masyarakat tetap hidup rukun dalam bingkai kerukunan.

“Selain keberagaman, Kota Medan merupakan salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Pulau Sumatera dan menjadikannya kota terbesar ke tiga di Indonesia.

Kondisi inilah, Kota Medan bisa memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan baik secara regional maupun internasional di kawasan barat Indonesia.

Itu sebabnya, percepatan pembangunan difokuskan sebagai kota jasa, industri, perdagangan serta pendidikan,” jelas Aspem.

Didampingi Kepala BKD & PSDM Kota Medan Muslim Harahap, Kabag Tata Pemerintahan Ridho Nasution beserta staf dan perwakilan dari Bagian Organisasi & Tata Laksana (Ortala).

Baca Juga:   Menteri Perdagangan RI Akan Gelar Operasi Pasar Untuk Tekan Kenaikan Gula Pasir & Bawang Putih

Menyinggung e-goverment, Aspem mengungkapkan bahwa Pemko Medan telah menerapkan berbagai sistem tata kelola pemerintahan dan layanan berbasis elektronik.

Sebagai contoh bilangnya, Pemko Medan memiliki sistem Area Traffic Control System (ATCS) untuk melihat arus lalu lintas Kota Medan.

Selain itu, aplikasi Medan Rumah Kita (MRK) sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan sehingga dapat ditindaklanjuti OPD terkait.

Selain itu lanjut Aspem juga memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) yang terintegrasi langsung ke pusat. “Sebagai perwujudan smart city, kita juga telah memiliki command center yang menyimpan data tentang kota medan,” paparnya.

Selanjutnya, rombongan DPRD Aceh Barat diajak menuju ruangan Command Center untuk melihat dan mengetahui langsung sistem kerja dan layanan yang dijalankan lewat penjelasan dari pegawai yang bertugas. Pertemuan kemudian diakhiri dengan saling bertukar cinderamata.