Kabar terbaru dari wawancara khusus salah satu stasiun TV di Jakarta dengan Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger antara anak usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yakni BTN Syariah dan PT Bank Muamalat Tbk dapat rampung sebelum Oktober 2024.
Oleh : James P Pardede
“Kalau Bank Muamalat dan BTN Syariah digabungkan (rampung) Maret, April, Mei, pokoknya sebelum Oktober. Itu (gabungan Muamalat dan BTN Syariah) bisa menjadi Bank nomor 16 terbesar di Indonesia, artinya bagus ada di nomor lima (BSI) nanti ada nomor 16. Artinya market-nya bagus dan bisa berkompetisi dengan baik,” ujar Erick Thohir.
Apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir semakin menguatkan kabar PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan mengakuisisi Bank Muamalat yang selama ini sudah semakin santer dan telah mendapatkan restu dari Kementerian BUMN bakal jadi kenyataan.
Sejatinya, dibalik renncana akuisisi tersebut, ada misi penyelamatan Bank Muamalat yang dinilai sangat penting keberadaannya sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia.
Pengamat perbankan Centre for Banking Crisis Ahmad Deni Daruri menilai langkah BTN mengakuisisi Bank Muamalat patut diapresiasi. Pasalnya bank syariah tertua di Indonesia itu membutuhkan injeksi modal agar bisa lebih ekspansif dan keluar dari persoalan masa lalu.
“Bank Muamalat memang sudah lebih sehat ketimbang 2 tahun lalu, tapi sehat saja tidak cukup. Bank mesti bertumbuh dan modalnya terus ditingkatkan agar bisa menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal lagi,” katanya.
Saat ini, rasio pembiayaan terhadap pendanaan Bank Muamalat atau finance to deposit (FDR) ratio hanya sebesar 45%, jauh di bawah batas ideal. Sementara rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 28,67% pada akhir September 2023.
Jika manajemen Muamalat ingin ekspansi untuk menggenjot FDR ke batas ideal, maka CAR bisa tergerus. Pasalnya, setiap penyaluran pembiayaan atau ekspansi bisnis lainnya akan membentuk aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dengan kata lain, bank harus menambah permodalan, menyesuaikan profil risiko dan kebutuhan ekspansi.
“Bank selalu membutuhkan suntikan modal tambahan. Pada titik ini, BPKH tidak bisa terus menerus membenamkan dana haji sebagai tambahan modal. Terlalu berisiko karena dana umat wajib diinvestasikan di instrumen yang aman,” kata Deni.
Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023 lalu, aset gabungan Bank Muamalat dengan BTN diperkirakan mencapai 114,6 triliun, hampir separuh dari aset BSI. Dengan demikian, Bank Muamalat dan UUS BTN bila kelak bergabung akan menjadi bank syariah dengan aset terbesar kedua setelah BSI.
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), UUS BTN telah memenuhi kriteria wajib spin off. Aturan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) itu menegaskan bahwa bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50 persen dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.
“Agenda spin off UUS BTN yang dirangkai dengan rencana akuisisi bank syariah lain untuk kemudian di merger, merupakan langkah strategis. Industri perbankan syariah bakal kedatangan pemain BUS baru yang kuat permodalannya dan signifikan asetnya,” kata Direktur Eksekutif Segara Research Institut Piter Abdullah Redjalam.
Perlu diketahui, bahwa laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) BTN melonjak hingga 70,40% yoy menjadi Rp400,89 miliar per kuartal III/2023 dari Rp235,27 miliar. Kinerja positif BTN Syariah tersebut sejalan dengan semakin besarnya minat masyarakat Indonesia untuk membeli rumah melalui skema pembiayaan syariah.
“Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan muslim yang merupakan basis nasabah yang kuat untuk bisnis pembiayaan perumahan dengan skema syariah. Kami optimistis BTN Syariah memiliki ruang besar untuk terus bertumbuh besar sehingga dapat melayani kebutuhan pembiayaan perumahan masyarakat Indonesia,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam sebuah kesempatan.
Perolehan laba bersih BTN Syariah tersebut disumbang penyaluran pembiayaan yang naik hingga 17,94% yoy dari Rp30,35 triliun menjadi Rp35,79 triliun per kuartal III/2023. Hingga kuartal III/2023, pembiayaan perumahan tercatat masih mendominasi penyaluran pembiayaan di BTN Syariah atau sebesar 97,43%.
Menyalurkan Pembiayaan Syariah
BTN Syariah juga telah menghimpun DPK senilai Rp36,25 triliun pada kuartal III/2023 atau naik 16,76% yoy dari Rp31,05 triliun di kuartal III/2022. Dengan kinerja tersebut, aset syariah tercatat naik 17,26% yoy dari Rp41,29 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp48,41 triliun per kuartal III/2023.
Tahun lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melalui Unit Usaha Syariah (UUS/BTN Syariah) bekerjasama dengan BP Tapera menggelar Akad Massal KPR Syariah sebanyak 2.300 unit secara serentak di seluruh Indonesia. Gelaran akad massal KPR Syariah tersebut dipusatkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan.
“Akad Massal KPR Syariah yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini selain untuk mendukung Program Sejuta Rumah, juga dalam rangka memperingati satu tahun KPR Tapera Syariah. Bank BTN termasuk BTN Syariah ingin terus menjadi bagian penting pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan rumah yang layak huni,” demikian disampaikan Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar di Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.
Hirwandi mengatakan, BTN Syariah menyelenggarakan Akad Massal KPR Syariah Serentak untuk meningkatkan brand awareness KPR BTN Syariah dengan lokasi utama di Kota Palembang dan diikuti juga oleh 32 Kantor Cabang Syariah (KCS) di seluruh Indonesia.
“Target akad KPR Syariah adalah minimal 1.700 unit KPR Subsidi dan minimal 600 unit KPR Non Subsidi. Sehingga total akad serentak KPR Syariah Bank BTN adalah minimal sebanyak 2.300 unit,” katanya.
Menurut Hirwandi, tahun ini, BTN Syariah menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan syariah sekitar 45.750 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 35.150 KPR Syariah Subsidi dan 10.600 KPR Syariah Non Subsidi.
Ke depan, kata Hirwandi BTN Syariah akan tetap fokus melayani seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di berbagai segmentasi yang ingin memiliki rumah bersubsidi pemerintah melalui program KPR Sejahtera FLPP dan KPR Tapera Syariah.
Dia mengungkapkan, BTN Syariah memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah termasuk program perumahan rakyat. Untuk itu, pelaksanaan Akad KPR Massal yang BTN Syariah lakukan serentak di seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat.
“Dukungan BTN Syariah terhadap keberlanjutan program perumahan rakyat salah satunya dengan terus berupaya meningkatkan pelayanannya sampai kepada sektor informal yang ingin memiliki rumah melalui kerjasama dengan organisasi seperti PP Muhammdiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lainnya,” pungkas Hirwandi.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan syariah yang bersumber dari dana FLPP tahun 2022 sebanyak 42.237 unit senilai Rp4,62 triliun dan per 15 September 2023 sebanyak 31.299 unit senilai Rp3,46 triliun. Khusus untuk Sumatera Selatan, telah tersalurkan sebanyak 2.085 unit yang terdiri dari 213 perumahan, 133 pengembang, 2 bank, di 10 kota/kabupaten. Sedangkan untuk pembiayaan syariah yang bersumber dari dana Tapera, sejak Tahun 2021 hingga 14 September 2023, BP Tapera telah merealisasikan akad sebanyak 1.660 unit rumah.
Keseriusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui BTN Syariah dalam menggarap pasar dari segmen generasi milenial dibuktikan dengan mendorong generasi milenial di Aceh terjun langsung ke sektor properti dengan menjadi pengembang atau developer perumahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari BTN Syariah menjadi bank yang terbesar di Aceh.
Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, Bank BTN melalui BTN Syariah ingin mengambil peran yang lebih besar dan diharapkan bisa menjadi bank syariah terbesar di Aceh. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong generasi milenial Aceh menjadi developer atau pengusaha properti.
“Bank BTN sebagai bank yang fokus pembiayaan perumahan sangat berkepentingan terhadap suplai kebutuhan rumah yang dihasilkan oleh para developer. Untuk itu, Bank BTN melalui BTN Syariah agar menjadi yang terbesar di Aceh mengajak para milenial di Aceh menjadi developer,” ujar Nixon.
Masih menurut Nixon, sektor properti di Indonesia menjadi peluang bisnis yang potensial digeluti oleh generasi milenial, mengingat kebutuhan perumahan yang masih sangat tinggi. Saat ini backlog perumahan di Indonesia sendiri mencapai 12,71 juta unit, di mana 47 persen di antaranya didominasi oleh generasi milenial (5,8 juta orang) yang belum memiliki hunian.
Wujudkan Mimpi Punya Rumah
Selain itu, setiap tahunnya lahir sekitar 800 ribu hingga 1,2 juta pernikahan baru yang membutuhkan hunian. Jumlah tersebut belum termasuk data, bahwa 38,3 persen masyarakat di Indonesia saat ini masih menempati hunian yang tidak layak.
“Masih banyaknya rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah merupakan indikasi bahwa sektor perumahan masih berpotensi untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan terus bertambahnya jumlah keluarga baru dan dukungan kemudahan untuk memiliki rumah,” ungkapnya.
Nixon menambahkan, dengan fakta hampir 90 persen generasi milenial di Indonesia memiliki penghasilan kurang dari Rp 10 juta per bulan, maka segmentasi rumah yang bisa disediakan oleh para developer-developer milenial yang baru merintis bisnisnya berkisar Rp 200-400 juta.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pada tahun 2015 Bank BTN sendiri membentuk Housing Finance Center (HFC) sebagai pusat Learning, Advisory dan Research di bidang perumahan. Melalui programnya, HFC berupaya untuk mencetak entrepreneur baru di bidang properti guna mendukung supply perumahan.
“Sektor perumahan menjadi salah satu sektor yang paling tepat dipilih oleh entrepreneur, karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menggunakan banyak produk lokal dan melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan akan mampu mempercepat menumbuhkan ekonomi nasional,” sambung Nixon.
Itu sebabnya, apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir terkait rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mengakuisisi Bank Muamalat telah mendapatkan restu dari Kementerian BUMN. Apabila dua bank syariah ini nantinya resmi berbagung, maka dipastikan ke depan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN siap mengikuti langkah BTN dalam mendukung jutaan rakyat Indonesia dalam mewujudkan mimpinya punya rumah. Semoga!
