mediasumutku.com| SERGAI- Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menosialisasikan pelebaran jalan nasional Sei Rampah yang akan dilakukan pemerintah pusat di Kantor Kepala Desa Firdaus, Senin (8/3/2021).
Sekitar 50 dari 300 Kepala Keluarga yang terkena dampak dihadirkan dalam sosialisasi ini. Pembatasan ini dilakukan mengingat kondisi pandemi yang belum usai.
Pelebaran jalan yang akan dilakukan tahun 2021 ini sepanjang 6,3 km, mulai dari pintu tol Teluk Mengkudu sampai ke Kota Sei Rampah dengan total luas sekitar 2 hektare. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap pembebasan lahan yang ditargetkan selesai pada Agustus 2021
Wakil Bupati, Adlin Umar Yusri Tambunan mengharapkan, proses pembebasan lahan ini bisa berjalan lancar dengan dukungan penuh masyarkat.
Dalam sambutannya, Adlin mangatakan tujuan utama pelebaran ini dalam rangka peningkatan mobilisasi, transportasi khususnya di jalan nasional/negara yang berada di Ibukota Serdang Bedagai.
“Ini menjadi bagian dari langkah strategis yang kami tuangkan dalam salah satu dari lina misi yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, provinsi, dan mampu mewujudkan tersedianya transportasi yangs erasu dengan tingkat kebutuhan transportasi tertib, selamat, nyaman, aman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Adlin berujar, pembangunan ini nantinya akan menampilkan wajah baru Sei Rampah sebagai ibukota Serdang Bedagai dan membangkitkan gaira ekonomi dan sektor lainnya.
“Jalan memiliki peranan urat nadi perekonomian daerah. Penataan jalan harus dilakukan secara terpadu. Kami harap Sei Rampah memiliki wajah baru dan berdampak baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Kami harap kiranya dapat masyarakat membantu pemerintah mensukseskan pembangunan di Sergai ini,” harapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Serdang Bedagai, Johan Sinaga mengatakan, pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Agustus 2021.
“Dari banyaknya tahapan, saat ini kita masih berada di proses pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dalam hal ini masyarakat terdampak,” katanya.
Ia mengungkapkan, pihak Pemkab hanya sebatas mengurusi pembebasan lahan yang nantinya pengerjaan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat.
“Kami dari Pemkab bertugas menyelesaikan proses pembebasan lahannya saja. Terkait ganti rugi, nominalnya akan dinilai oleh pihak konsultan. Setelah proses pembebasan lahan selesai, seluruh dokumen akan dikirim ke pusat untuk selanjutnya di anggarkan,” lanjutnya.
Johan menambahkan, jika Pemkab dapat tepat waktu mengatasi pembebasan lahan dan anggaran langsung ditetapkan pusat, proses pelebaran akan dilakukan pada tahun 2022 sehingga di tahun 2023, kondisi Kota Sei Rampah sudah punya wajah baru.
“Seluruh tahapan akan dilakukan terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses tahapan,”ungkapnya.
Turut dihadiri Camat Sei Rampah Nasaruddin Nst, Kadis Perhubungab MP Naibaho, Bhabinkamtibmas Aiptu Erwinsyah Putra, Pjs Kades Firdaus Jamhuri, dan unsur Forkompimda lainnya. (MS6)
