Scroll untuk baca artikel
Berita Sumut

Bupati Asahan Terima DIPA dan TKDD 2022 dari Gubsu

×

Bupati Asahan Terima DIPA dan TKDD 2022 dari Gubsu

Sebarkan artikel ini

ASAHAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN ke seluruh kepala daerah di Sumut, di rumah dinas Gubernur, Senin (13/12/2021).

Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022.

Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.

“Target kita Sumatera Utara yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara,” jelas Gubernur.

Baca Juga:   Ruas Jalan Dibangun, Bupati Sergai Harap Perbaungan Jadi Pusat Perekonomian

Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relative dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” sebut Edy.

Karenanya, kata Gubernur, tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.

Baca Juga:   Peduli Masyarakat Kurang Mampu, Satreskrim Polres Sergai Bagikan Sembako

“Ini yang harus sedang kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70%,” pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.

Sementara Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu Syafriadi menjelaskan, alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp19,92 triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:   BPJS Ketenagakerjaan Gelar Lomba Foto Berhadiah Total Rp 105 Juta

Untuk Anggaran TKDD sebesar Rp39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan rincian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,87 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3,06 triliun, DAK Non-Fisik sebesar Rp7,69 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp131,51 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp4,40 triliun.

Setelah menerima DIPA Bupati Asahan, Surya, menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan.

“Pemkab Asahan akan mempergunakan DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya untuk Pembangunan demi Kesejahteraan masyarakat. Artinya Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kelancaran pembangunan,” kata Surya.

Menurut Surya, akan memanfaatkan DIPA 2022 secara maksimal sehingga berdampak baik pada masyarakat. Artinya melalui penerimaan anggaran tersebut, dalam penggunaannya pihaknya tentu akan memprioritaskan berbagai sektor yang memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga benar-benar memberi kesejahteraan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Asahan. (MS10)