mediasumutku.com|SERGAI- Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2021 secara daring (dalam jaringan), di ruang kerja Bupati Sergai, Kompleks Kantor Bupati, Sei Rampah, kemarin.
Bupati Sergai Darma Wijaya menyebutkan, kegiatan pembekalan yang dipandu langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini ditujukan kepada kepala daerah kabupaten/kota hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang menghasilkan 270 pasangan.
Disebutkannya, kegiatan ini akan dilaksanakan dalam dua fase yaitu, secara virtual selama lima hari mulai tanggal 7 sampai 11 Juni, dan fase tatap muka dilaksanakan selama tiga hari, 29 Juni sampai 1 Juli nanti.
Selain itu, sebut Bupati, selama pelatihan juga akan dilakukan penyusunan rencana aksi di mana penyusunan rencana aksi dilaksanakan dibawah bimbingan coaching yang ditunjuk panitia pelatihan.
“Kegiatan ini dibagi kedalam dua gelombang. Pada gelombang pertama yang hari ini saya ikuti, diperuntukkan bagi kepala daerah yang berstatus petahana, mengingat di periode sebelumnya saya menjabat sebagai Wakil Bupati. Lalu nanti pada gelombang kedua untuk kepala daerah yang baru menjalankan periode pertamanya,” kata Darma Wijaya.
Masih kata Darma Wijaya, dalam kegiatan ini Mendagri menyampaikan pentingnya pengetahuan dan penguasaan kemampuan seorang kepala daerah.
“Menteri tadi menyebutkan, kegiatan pelatihan kepemimpinan pemerintahan daerah ini diharapkan bisa dijadikan sebagai momentum untuk introspeksi terhadap kepemimpinan selama ini,” ucapnya.
Mendagri lanjut Darma Wijaya, menekankan lima prioritas pembangunan nasional tahun 2019-2024 yaitu, pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.
Bupati juga menyampaikan, dalam arahannya Mendagri juga menekankan kepada Kepala Daerah terkait pentingnya belanja pemerintahan.
“Di kesempatan ini juga Mendagri menyampaikan percepatan pemulihan ekonomi lewat belanja pemerintahan. Jika uang tidak beredar maka akan berpengaruh kepada perekonomian yang juga tidak berjalan. Belanja dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah namun tetap memprioritaskan belanja modal yang betul-betul untuk kegiatan masyarakat,” pungkasnya. (MS6)
