Scroll untuk baca artikel
Nasional

Capai Target 10 Juta Akses Air Minum, Kementerian PUPR Dorong Optimalisasi Pembiayaan Alternatif

×

Capai Target 10 Juta Akses Air Minum, Kementerian PUPR Dorong Optimalisasi Pembiayaan Alternatif

Sebarkan artikel ini
Foto : Ilustrasi/int

mediasumutku.com|JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan Sistem Penyediaan Air  Minum (SPAM) melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyelenggara SPAM, guna mewujudkan 100 persen akses air minum aman. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PUPR mendorong berbagai pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur penyediaan air minum.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prasarana dan sarana air minum merupakan infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan. Namun, mengingat kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infraastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan.

Direktur Air Minum Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, pihaknya terus mendorong alternatif pembiayaan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menambah jumlah sambungan rumah tangga (SR).

Baca Juga:   Dukung Pemulihan Sektor Pariwisata, Kementerian PUPR Selesaikan 263 Sarana Hunian Pariwisata di Manado-Likupang

“Jangan berfokus pada APBN atau APBD. Kita harus tangkap skema pembiayaan alternatif yang cerdas,” kata Yudha, Selasa (1/2/2021).

Yudha menyebutkan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menargetkan pembangunan SR hingga 10 juta unit di Indonesia hingga 2024. Adapun dikatakan Yudha, investasi yang dibutuhkan untuk mengejar target tersebut mencapai kira-kira Rp143 triliun, sedangkan dana yang disediakan APBN hanya sekitar 26 persen atau sekitar Rp37 triliun hingga 2024.

“Artinya, ada kesenjangan pendanaan sekitar Rp106 triliun, yang dimana harus dipenuhi dari pembiayaan alternatif (creative financing), itu kolaborasi APBD, DAK, KPBU, pinjaman perbankan, dan lainnya,” ujar Yudha.

Yang saat ini sedang banyak didorong salah satunya adalah menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendapatkan pendanaan pembangunan SR dan infrastruktur air minum. Ia menambahkan, saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sudah bisa dialokasikan untuk keperluan konstruksi sistem penyediaan air minum.

Baca Juga:   Tahun 2021, Kementerian PUPR Targetkan Bantuan Pembiayaan Subsisi 222.876 Unit Perumahan MBR

PDAM juga sudah dapat melakukan kredit investasi dari sektor perbankan. “Selain itu PDAM juga dapat mendapatkan pendanaan dari kegiatan corporate social responsibilities (CSR) badan usaha di sekitar tiap-tiap PDAM,” ujar Yudha.

Sedangkan untuk PDAM pada kategori sehat, Yudha mengatakan dapat menggunakan skema business to business, dimana PDAM sudah dapat bekerja sama langsung dengan PDAM lain.

“Kedepan PDAM yang sudah sehat dapat membantu menangani di luar wilayah kerjanya,” ujarnya.

Kinerja BUMD Air Minum berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2020, tercatat dari 387 BUMD Air Minum yang dinilai terdapat 239 (62 persen) BUMD Air Minum yang berkinerja sehat dan ada 148 (38 persen) BUMD Air Minum yang masih memilki kinerja Kurang Sehat dan Sakit. Penilaian kinerja dilakukan terhadap 18 indikator kinerja PDAM yang terbagi menjadi 4 aspek yakni keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia. (ms7)

Baca Juga:   Pemerintah Tuntaskan Pembangunan Bendungan Napun Gete di NTT