mediasumutku.com I MEDAN-Ketua Korbid Politik, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumatera Utara, M. Hanafiah Harahap, menilai, Ahmad Doli Kurnia Tandjung telah gagal melaksanakan tugasnya sebagai Plt Ketua Partai GOLKAR Sumut.
Menurut Hanafiah, dua indikator penting kegagalan Doli adalah, kekalahan Golkar di Sumut pada Pemilu 2019 dan semakin tidak jelasnya jadwal Musda yang diulang.
“Saya tegaskan, dan untuk difahami semua kader Golkar di Sumut, Doli telah gagal mengemban amanah DPP Partai Golkar memenangkan Golkar di Pemilu 2019 dan melaksakan Musda paling lambat 31 Juli 2020. DPP harus mengambil alih Musda Golkar Sumut,” katanya usai menyerahkan pernyataan sikap 57 kader dan pengurus DPD Partai GOLKAR Sumut kepada DPP Partai Golkar di Jakarta, Kamis (13/8).
Hanafiah bersama sejumlah pengurus dan mantan pengurus berada, Riza Fakhrumi Tahir, Sahlul Umur Situmeang, Freddy Sembiring, Ilhamsyah dan Zulchairi Pahlawan menyampaikan pernyataan sikap dan keprihatinan yang ditandatangani 57 pengurus dan mantan pengurus DPD Partai GOLKAR Sumut.
Pernyataan itu ditujukan, selain kepada Ketua Umum DPP, juga kepada Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Penasihat Luhut B. Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar HR. Agung Laksono, Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta dan Ketua Mahkamah Partai Adies Kadir.
Menurut Hanafiah, para pengurus dan mantan pengurus merasa prihatin dengan kondisi Golkar Sumut saat ini. Selain karena kegagalan di Pemilu 2019 dan tidak jelasnya jadwal Musda, Doli malah mendukung figur yang berpotensi jadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai calon Ketua di Musda.
Selain itu jelas Hanafiah, Doli juga diduga menggunakan dana partai, baik yang berasal dari bantuan DPP maupun bantuan Pemprov Sumut untuk kepentingan pribadi dan memberhentikan sejumlah pengurus Golkar Sumut, kabupaten dan kota secara inkonstitusional.
Hanafiah juga menyampaikan, dalam proses Pilkada, Golkar Sumut melakukan survei menggunakan lembaga lokal, yang dikelola oknum pengurus Golkar Sumut. Ini tidak sesuai dengan lembaga survei yang disarankan DPP.
“Kami tidak percaya hasil survei jadi rujukan untuk merekomendasi bakal calon kepala daerah karena survei itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Hasilnya, pun tidak diberitahu kepada para bakal calon yang disurvei. Padahal, Golkar Sumut menggunakan uang mereka untuk biaya survei,” ujar Hanafiah.
Oleh karena itu, Hanafiah dan sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Sumut meminta kepada DPP Partai Golkar untum membekukan DPD Partai Golkar Sumut dan mengambil alih Musda X Partai Golkar Sumut.
“Golkar Sumut harus diselamatkan. Kondisinya sudah kronis. DPP harus membekukan Golkar Sumut dan mengambilalih Musda ulang,” tandasnya. (ril)
