mediasumutku.com|SERGAI-Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan, menyaksikan secara virtual Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-28 yang mengusung tema “Keluarga Keren Cegah Stunting”, di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (29/6/2021).
“Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin. Beliau menyampaikan pentingnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa. Sebab, keluarga memiliki peranan penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya serta cinta lingkungan,” katanya.
Dikatakan Adlin Tambunan, dalam arahannya di acara ini, Wapres mengatakan, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran yang sangat besar. Kelurga paling tidak memiliki 8 fungsi yaitu, fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.
“Saya sepakat dengan Wapres kalau keluarga juga menjadi tempat nilai-nilai agama diajarkan dan dipraktikan. Termasuk menjadi tempat bagaimana nilai-nilai kasih sayang diberikan secara langsung dari orang tua kepada anaknya. Keluarga kita menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya,” ucap Adlin.
Wabup kemudian menyebut, terkait stunting, Wapres menyampaikan pemerintah telah secara sungguh-sungguh berusaha untuk mengurangi prevalensi stunting yang mencapai 27.76 persen tahun 2019, agar tercipta keluarga yang berkualitas.
Mengutip data yang disampaikan dalam kegiatan ini, Wabup Adlin menginfokan jika saat ini satu dari 4 anak balita kita mengalami stunting. Kondisi ini disebabkan oleh kurang gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.
“Pak Ma’ruf Amin meminta agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk bisa mencapai target percepatan penurunan stunting yaitu 14% pada tahun 2024. Namun, untuk mencapai target tersebut diperlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” katanya.
Sebab lanjut Adlin, percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain. Bahkan lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat juga harus dilibatkan. (MS6)
