Scroll untuk baca artikel
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
Media Sumutku Merah
Media Sumutku Biru
previous arrow
next arrow
Berita SumutHeadlineSumut

Kelompok Tani “Maju” Desa Ramunia Minta Pada Gubsu Segera Tarik TNI di Lokasi Lahan Ramunia

×

Kelompok Tani “Maju” Desa Ramunia Minta Pada Gubsu Segera Tarik TNI di Lokasi Lahan Ramunia

Sebarkan artikel ini

mediasumutku.com | MEDAN- Puluhan warga Desa perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera (Gubsu), Kamis (21/9/2023).

Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok tani “Maju” meminta kepada Gubernur Sumut untuk menarik personil TNI yang berada di lokasi lahan pertanian sawah karena tidak sesuai dengan fungsi TNI, kata masyarakat saat menyampaikan aspirasinya di halaman Kantor Gubernur.

Lebih lanjut dijelaskan masyarakat, padi kami yang saat ini sudah sangat menguning dan sudah lewat waktunya untuk di panen tidak diberi izin oleh para petugas TNI yang berjaga di lokasi lahan tersebut.

Oleh karena itu kami meminta kepada Gubernur untuk memberi perhatian agar kami petani bisa memanen padi kami. Karena apabila sampai lewat Minggu ini makw semua padi itu akan gagal panen (FUSO), apakah tidak sangat tragisnya dimana hanya karena kepentingan kapitalis maka semua kepentingan kesejahteraan masyarakat diabaikan.

Baca Juga:   Banyak Petani Alih Profesi Jadi Buruh  

Untuk itu kami mohon agar masyarakat yang bermukim di lahan yang dipagari untuk diberi akses jalan keluar masuk ke rumah mereka. Karena selama 10 tahun akses mereka hanya bisa dengan memanjat tembok, kata mereka.

Salah seorang kelompok tani “Maju” Samsiah mengatakan, kami masyarakat tinggal 16 persen lagi yang berada di lokasi lahan Ramunia.

” Padi kami ini kalau tidak dipanen maka akan gagal panen. Krn padi sudah menguning,” ujar Samsiah didampingi Humas kelompok tani “Maju” Suriani kepada wartawan.

Dikatakan Samsiah, berbagai upaya sudah kami lakukan untuk mendapat kepastian dari Puskopad. Tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian. Akan tetapi hanya adanya pengakuan hal masyarakat atau kelopak tani seluas 16 persen yang belum diselesaikan, kata Samsiah.

Baca Juga:   Petani Milenial yang Entrepreneurship Dilahirkan dari Pendidikan Vokasi Kementan

Terlihat dilapangan kelompok tani yang melakukan aksi unjuk rasa disambut oleh Satpol PP karena Pj Gubernur Sumatera Hasanuddin tidak berada ditempat. (Winda