>>> Masyarakat Simalungun Terancam Kelaparan
MEDAN (mediasumutku) – Rencana pembagian sembako bantuan dari Pemprov Sumut untuk Kabupaten Simalungun terpaksa mengalami penundaan. Pasalnya, delapan truk yang membawa sembako tersebut dipulangkan karena didapati telah terjadi penyusutan dari masing-masing paket sembako yang akan diberikan.
“Ada 8 truk yang masing-masing berisi 800 paket. Sebelum diturunkan kami minta untuk dilakukan pengecekan apakah jenis dan volume paket sembako sesuai dengan spesifikasi,” ujar Rony Reynaldo Situmorang, ketika dikonfirmasi wartawan, kemarin.
Hasilnya, Anggota DPRD Sumut tersebut mendapatkan volume paket bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran virus corona atau covid-19 tersebut mengalami penyusutan. Volumenya tidak sesuai setelah ditimbang ulang. Untuk beras rata-rata beratnya antara 8 – 9,5 kg, sedangkan gula yang beratnya seharusnya 2 kg tetapi hanya 1,75 kg saja. Selanjutnya truk yang mengangkut sembako untuk masyarakat Simalungun itu disuruh kembali. Akibatnya, pembagian paket sembako untuk masyarakat Simalungun pun tertunda.
Terpisah, Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumut Muhri Fauzi Hafiz, menyayangkan pemulangan truk-truk yang mengangkut paket sembako yang merupakan bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran virus corona atau covid-19 tersebut. Menurutnya, seharusnya paket tersebut diserahkan saja kepada masyarakat, sedangkan untuk temuan kecurangan timbangan/ takaran, politisi Partai Nasdem itu bisa melaporkannya ke pihak yang berwenang agar diusut tuntas kecurangan yang terjadi.
“Kita apresiasi atas kepedulian Anggota DPRD Sumut yang bersangkutan. Meskipun rasanya sayang juga melakukan pemulangan truk yang berisi sembako untuk dibagi oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebab kita tak tahu persis keadaan masyarakat yang membutuhkan jauh lebih prioritas. Jangan sampai gara-gara pemulangan truk pembawa sembako itu, ada masyarakat Simalungun yang kelaparan,” ungkap Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini.
Lebih lanjut dikatakannya, soal takaran timbangan bisa saja terjadi kesalahan. Sebab tak ada standart timbangan yang digunakan. “Semestinya timbangan yang dipakai suplier dan disetujui oleh dinas perindustrian dan perdagangan pemerintah provinsi Sumatera Utara itulah yang digunakan. Kalau pakai timbangan sembarangan bisa ada terjadi selisih beberapa ons. Ini bukan langsung kita anggap sebagai kesalahan gugus tugas. Sebaiknya jika semua bukti pas dan lengkap, gugus tugas bisa melaporkan suplier yang melakukan kecurangan kepada aparat penegak hukum,” Muhri menyarankan.(japs)
