Mediasumutku.com | Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan, sampai saat ini belum juga merealisasikan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai dampak ekonomi teruntuk masyarakat yang membutuhkan ditengah berkepanjangannya pandemi Covid-19. Sedianya, JPS tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) namun kondisinya belum juga disalurkan ke keluarga penerima manfaat.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Muksin, berdalih bahwa lambannya penyaluran bantuan karena terganjal regulasi melalui peraturan bupati. Pihaknya masih merumuskan petunjuk teknis terkait kriteria KPM dan sistem penyaluran.
“Dari hasil rapat semalam (kemarin) belum diputuskan apakah KPM yang telah menerima BST (bantuan sosial tunai) dari Kemensos RI atau Pemprovsu, boleh menerima lagi atau tidak,” kata Muksin , di Kisaran Senin (20/7/2020).
Muksin juga belum mengetahui secara pasti kapan bantuan tersebut akan disalurkan. Namun bantuan, rencananya diberikan dalam bentuk uang tunai senilai Rp200 ribu selama 3 bulan. Dengan total anggaran sebesar Rp37,7 miliar. Yang sebelumnya dianggarkan Rp39,9 miliar.
“Dan sistem pencairannya juga masih dibahas. Apakah melalui Kantor Pos, atau melalui rekening KPM. Tapi kapan akan disalurkan dan berapa jumlah KPM-nya, saya belum tahu,” tutur Muksin.
Terkait hal tersebut, masyarakat menyesalkan lambannya penyaluran bantua dan terkesan pemerintah Kabupaten kurang peka terhadap keluhan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Padahal, bantuan serupa telah dikucurkan oleh pemerintah daerah lainnya.
“Iya kalau bisa diupayakan segera karena yang sifatnya bantuan ini sangat sensitive. Kalau memang sudah bisa dikeluarkan ya distribusikan saja biar dimanfaatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi,” ujar Muliadi salah seorang masyarakat kota Kisaran.
Dampak pandemi COVID-19, kata dia, tidak hanya soal kesehatan semata. Melainkan juga berdampak terhadap masalah ekonomi dan sosial. Jumlah keluarga pra sejahtera meningkat akibat menurunnya pendapatan. Dan bahkan, harus kehilangan pekerjaan karena kena pemutusan hubungan kerja.
“Karena wajar saja, dalam kondisi seperti ini masyarkat mau mengadu kemana. Disinilah pemerintah sedianyaharus hadir melihat persoalan warganya,” tuturnya.
Karena itu, masyarakat meminta kepada Pemkab Asahan agar segera menyalurkan bantaun jaring pengaman yang telah dianggarkan. Setidaknya, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. (MS10)
