mediasumutku.com | JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama lima tahun ke depan akan terus mendorong pelaksanaan program perumahan untuk masyarakat Indonesia.
Setidaknya ada empat program pembangunan infrastruktur terkait perumahan yang akan dilaksanakan yakni pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan untuk rumah bersubsidi pemerintah.
“Ada empat program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama lima tahun ke depan yakni 2020 sampai 2024,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).
Basuki menerangkan, empat program perumahan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat.
Pertama adalah pembangunan 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya dan bantuan PSU untuk 500.000 unit rumah bersubsidi.
Anggaran untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan adalah Rp 8,48 Triliun. “Pembangunan perumahan akan dilaksanakan Kementerian PUPR tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Basuki menerangkan, guna mendorong pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat tersebut Kementerian PUPR pun telah menetapkan beberapa strategi pembangunan diantaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun 2015 – 2019.
Pembangunan ini untuk mendukung pengembangan wilayah seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasab Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Bandara/ Pelabuhan dan kawasan produktif lainnya.
Selain itu juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program link and match (magang) yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan.
Strategi lainnya adalah dengan mengembangkan strategi pembiayaan alternatif, pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya yang menarik bagi investor.
Kementerian PUPR juga akan memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pamaketan.
Selain itu Menteri Basuki menegaskan, kami juga akan melaksanakan strategi penggunaan material dan pelatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun sehingga dapat mengurangi ketergantuangan impor.
“Kami juga akan menyederhanakan regulasi dan birokrasi dengan review Peraturan menteri (Permen) PUPR yang menghambat dan mempercepat pengadaan barang dan jasa melalui lelang dini agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dan tetap menjaga kualitas kontruksi,” katanya.
